Kondisi tersebut diperparah oleh ketergantungan Indonesia pada pasokan luar negeri. Di tengah penyusutan volume impor akibat penyesuaian belanja kilang dan efisiensi fiskal, posisi pasokan BBM domestik menjadi sangat rentan terhadap guncangan eksternal.
“Kapasitas produksi kilang domestik kita belum mampu menutupi seluruh kebutuhan BBM nasional. Ketika impor harus dikurangi atau terhambat, ruang penyangga kita otomatis langsung tergerus hingga ke level kritis 16 hari ini,” tutur Wijayanto.
Dari sisi eksternal, Wijayanto menyoroti harga minyak mentah dunia 2027 yang diprediksi terus bertahan di level tinggi, yakni berada pada kisaran US$85/barel.
Angka ini melampaui asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 yang hanya dipatok lebih di level US$75/barel.
“Selisih harga minyak dunia yang jauh di atas asumsi APBN ini memberikan beban fiskal yang sangat berat bagi anggaran negara maupun kemampuan keuangan BUMN pengelola BBM,” jelasnya.
Tantangan tidak berhenti pada persoalan harga semata, melainkan juga ketersediaan fisik minyak (suplai) yang makin sulit didapatkan di pasar internasional akibat krisis energi global dan gejolak politik.
“Negara-negara maju dan berdaya beli tinggi terus mengamankan pasokan energi fosil untuk kebutuhan domestik mereka, sehingga menggerus jatah pasokan bagi negara berkembang seperti kita,” pukas Wijayanto.
Selain persoalan global, Wijayanto juga menekankan bahwa faktor internal seperti fenomena iklim dan cuaca ekstrem turut memicu disrupsi jalur logistik BBM secara masif di Tanah Air.
Fenomena kemarau serta cuaca tidak menentu mengganggu pengiriman BBM antarpulau.
“Sistem logistik dan transportasi BBM kita di daerah-daerah sangat peka terhadap perubahan cuaca. Ketika ada gangguan pengapalan atau kendala distribusi di armada tanker, pasokan ke Terminal BBM langsung terhenti dan dampaknya cepat meluas ke SPBU,” paparnya.
Wijayanto menegaskan bahwa tanpa intervensi menyeluruh untuk memperkuat cadangan strategi dan merombak tata kelola logistik, ketahanan BBM Indonesia akan terus berada dalam posisi mengkhawatirkan.
“Kombinasi antara hambatan distribusi lokal, terbatasnya ruang impor, dan gejolak pasar global inilah yang diprediksi akan terus menekan stabilitas pasokan BBM Indonesia hingga tahun depan,” pukas Wijayanto.
Cadangan Penyangga
Sorotan teknis mengenai rapuhnya sistem pasokan BBM juga ditegaskan oleh Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman.
Yusri mencatat, konsumsi BBM nasional saat ini telah menembus kisaran 1,4 juta hingga 1,5 juta barel per hari (bph), sementara kapasitas produksi kilang dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 700.000 hingga 800.000 bph.
Artinya, hampir separuh dari kebutuhan BBM harian Indonesia harus dipenuhi melalui jalur impor.
“Sedikit saja ada disrupsi pengapalan di laut atau keterlambatan tanker akan langsung memicu kelangkaan berantai di SPBU masyarakat,” tegas Yusri.
Lebih lanjut, Yusri mendesak pemerintah dan PT Pertamina (Persero) untuk tidak sekedar melakukan pemadam kebakaran melalui intervensi distribusi jangka pendek.
Dia pun mendorong percepatan pembentukan Strategic Petroleum Reserve (SPR) atau Cadangan Penyangga Energi (CPE) nasional yang terpisah dari cadangan operasional korporasi.
Selama ini Indonesia hanya mengandalkan cadangan operasional milik Pertamina, padahal standar keandalan energi di negara-negara produsen maupun konsumen utama dunia mewajibkan adanya SPR minimal untuk 30 hingga 90 hari kebutuhan nasional.
“Jika SPR ini tidak segera dibangun, ancaman krisis BBM akan terus berulang setiap kali terjadi gejolak impor maupun gangguan logistik,” pungkas Yusri.
Untuk diketahui, pasar BBM kemungkinan akan tetap ketat hingga pertengahan 2027, bahkan jika gangguan akibat perang saat ini mereda, karena adanya “peningkatan pemeliharaan kilang yang sangat besar” yang membatasi pasokan global, menurut Morgan Stanley.
Dalam catatan yang diterbitkan pada Selasa (20/10/2026), para analis—termasuk Martijn Rats dan Charlotte Firkins—menyatakan penghentian operasional yang direncanakan di berbagai kilang dunia hingga kuartal II-2027 diperkirakan meningkat sebesar 3,4 juta bph.
Angka tersebut dua setengah kali lipat dari tingkat normal, serta lebih besar daripada pengurangan operasional kilang yang terjadi saat ini di Timur Tengah dan Rusia.
Pasar global tengah menghadapi krisis bahan bakar menyusul perang yang telah berlangsung selama hampir delapan bulan di Timur Tengah, ditambah dengan meningkatnya serangan antara Rusia dan Ukraina terhadap infrastruktur energi masing-masing pihak.
Untuk bahan bakar seperti diesel—yang sangat penting bagi sektor transportasi, pemanas, dan industri—penurunan ekspor yang tajam telah memicu lonjakan harga yang lebih parah dibandingkan dengan harga minyak mentah.
Selama ini, pihak kilang menunda pemeliharaan demi memanfaatkan margin keuntungan yang tinggi. Namun, menurut para analis, pekerjaan tersebut “tidak dapat ditunda selamanya.”
Mereka menambahkan bahwa kuartal II-2027 “sejak awal memang diprediksi akan menjadi periode dengan banyak penghentian operasional untuk pemeliharaan, dan jumlah ini terus bertambah seiring berjalannya waktu.”
Selain itu, kemungkinan besar “tidak akan ada banyak pemulihan dalam tingkat operasional kilang” pada saat itu.
(smr/wdh)
