Bloomberg Technoz, Jakarta – Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) memperingatkan kebijakan larangan ekspor minyak dan gas (migas) berpotensi memicu penghentian produksi secara masif oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

Peringatan ini muncul sebagai respons atas rencana kebijakan pembatasan ekspor gas yang diusung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

"Kalau bagiannya si KKKS dipaksa untuk menjual ke dalam negeri, sedangkan mereka sudah ada kontrak dan lain sebagainya, itu enggak bisa seenak-enaknya seperti itu. Otu sudah hak mereka sebagai bagian dari PSC [production sharing contract]," ujar Ketua Komite Investasi Aspermigas Moshe Rizal saat dihubungi Bloomberg Technoz, Sabtu (24/10/2026). 

Moshe menekankan setiap KKKS memiliki hak atas bagian produksi yang telah disepakati dalam kontrak bagi hasil atau PSC.

Menurutnya, pemaksaan alokasi ke dalam negeri tanpa mempertimbangkan keekonomian proyek hanya akan merugikan pihak kontraktor.