"Ini nanti juga melampirkan berita acara serah terima yang juga direview dari BPKP dan masing-masing Pemda. Sehingga dengan demikian, sampai saat ini kita belum menerima tagiha dari Himbara tersebut. Namun anggaran sudah kami siapkan," tutur Frans.
Dalam program tersebut, Kemenkeu sendiri telah menyiapkan anggaran hingga mencapai Rp240 triliun. Laporan terbaru dari Agrinas, anggarannya sudah terserap sekitar Rp106 triliun.
Alokasi tersebut berasal dari total 24.191 unit Kopdes yang telah mencapai pembangunan 100%, dengan masing-masing unit mendapat dana pembangunan sebesar Rp3 miliar.
Berdasarkan data dashboard verifikasi dan validasi hasil pembangunan fisik gerai Kopdes di laman Simkopdes per Kamis (17/9/2026) kemarin, baru sebanyak tiga unit koperasi yang sudah selesai verifikasi dan validasi, dari sebanyak 24.675 Kopdes yang sudah 100%.
Namun, ketiga unit tersebut masih memilik catatan 'layak dengan catatan perbaikan'. Penyematan status tersebut berarti Kopdes dinyatakan layak, namun membutuhkan perbaikan spesifik.
Secara rinci, Kemenkop menetapkan tiga kategori hasil verifikasi dan validasi Kopdes, yakni; Layak dan Siap Operasional, Kayak dengan Catatan Perbaikan, serta Belum Memenuhi Standar Kelayakan.
Kementerian Koperasi menargetkan proses verifikasi dan validasi (verfal) terhadap 17.280 Koperasi Desadapat diselesaikan paling lambat pada 18 September 2026.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan proses verfal secara keseluruhan berlangsung sejak Agustus hingga Desember 2026. Pemerintah memfokuskan percepatan penyelesaian tahap pertama pada September.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi per 8 September 2026, terdapat 17.280 Kopdes yang telah siap menjalani proses verifikasi dan validasi berdasarkan tiga surat dari PT Agrinas Pangan Nusantara.
(lav)
