“Statusnya PKWT di RPP UMKM, bukan di Kementerian Koperasi. Justru Kementerian Koperasi menerima itu sebagai manfaat,” tambahnya.
Terkait dengan kesiapan sarana fisik di lapangan, Ferry memaparkan bahwa berdasarkan surat resmi dari PT Agrinas Pangan Nusantara, terdapat 17.288 unit bangunan gudang ritel beserta alat perlengkapannya yang telah siap diverifikasi.
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah telah membentuk Tim Verifikasi dan Validasi (Verval) di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) serta didampingi oleh Kepala Dinas Koperasi setempat.
Ferry menambahkan bahwa seluruh hasil akhir dari proses verifikasi dan validasi lapangan tersebut nantinya akan ditinjau ulang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Setelah peninjauan selesai, dokumen final akan diserahkan kepada Kementerian Koperasi sebagai dasar hukum bagi Menteri Keuangan untuk mencairkan dana pembayaran ke Bank Mandiri sebelum tanggal jatuh tempo.
Di sisi lain, Ferry mengatakan Surat Keputusan (SK) Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) alias kopdes terbit paling lambat dua hari lagi.
"Kemarin sudah keluar Perpres tata kelola Koperasi Desa Kurang Merah Putih sehingga proses pembuatan SK-nya sudah bisa dilaksanakan dan 1-2 hari ini sudah diterbitkan SK pengangkatan manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih termasuk dengan besaran gaji dan tunjangan dan sebagainya," ungkap Ferry.
Sebelumnya, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota mengungkapkan kekesalannya atas kelambatan pemerintah mendistribusikan manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Joao secara spesifik menyayangkan kinerja lamban Kementerian Koperasi dan Kementerian BUMN mengenai pengiriman manajer Kopdes tersebut. Agrinas, kata dia, siap mengambil alih instruksi pengiriman manajer Kopdes tersebut.
"Apa sih susahnya gitu? Apa kendalanya gitu? Sudah kalau nggak ini kasih aja ke Agrinas, kasih nama-namanya, kasih kontaknya, kami kirim email, kami kirim ini, gampang, nggak ada biaya-biaya gitu," ujar Joao, Senin lalu.
"Kok sedikit-sedikit kerja itu harus selalu harus ada uang dulu baru kerja. Seolah-olah kayaknya tidak ada inisiatif, tidak ada kreativitas dalam bekerja gitu. Ini kerja model apa ini? Ini hanya menghambat saja gitu." kata dia menegaskan.
"Ini suatu program besar yang harus segera berjalan dan harusnya semua pihak mendukung. Kok sepertinya sedikit-sedikit harus dilempar ke Pak Presiden. Apa sih ini kendalanya gitu? Masalahnya cuman hanya menempatkan orang kok susah sekali gitu,” kata Bung Jo kesal.
Joao bahkan menuding situasi ini dianggap sebagai sabotase struktural, yang menginginkan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, tidak berhasil.
"Atau ini malah bentuk-bentuk sabotase gitu secara struktural gitu. Karena tidak ingin melihat program presiden yang sangat bagus ini bisa berjalan gitu." jelas dia.
(ain)
