Kondisi ini dinilai sangat memberatkan masyarakat miskin sekaligus menyebabkan beras premium hilang dari pasaran karena berganti label menjadi beras fortifikasi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), beras jenis premium dan fortifikasi mencakup 39% dari total beras yang beredar di masyarakat. Amran menegaskan bahwa tingginya nilai kerugian ini berkaitan langsung dengan besarnya alokasi subsidi pemerintah di sektor pangan. Subsidi negara bernilai Rp144 triliun—yang mencakup bantuan benih, pupuk, traktor, dan irigasi—berhasil menghasilkan nilai produksi padi sebesar Rp533 triliun.
“Tapi ini sebagian besar keuntungan produksi tersebut tidak dinikmati oleh petani, melainkan tersedot oleh para pemilik usaha penggilingan beras (Rice Milling Unit),” katanya.
Lebih lanjut, Amran memaparkan adanya ketimpangan struktur pasar antara petani, pengusaha penggilingan kecil, dan konglomerat. Dari total produksi gabah nasional sebanyak 65 juta ton, kapasitas giling pelaku usaha skala sedang dan besar mencapai 51 juta ton atau menguasai sekitar 80% pasar.
Kondisi tersebut memicu persaingan tidak sehat karena pengusaha skala besar mampu membeli gabah dengan harga lebih tinggi daripada pengusaha penggilingan kecil.
Akibatnya, sekitar 115 juta petani dan pelaku usaha kecil yang berpendapatan rendah semakin tersisih. Pemerintah berjanji akan membela hak-hak rakyat kecil serta menindak tegas praktek manipulasi pasar yang merugikan masyarakat.
“Kita bela semuanya. Kita ingin gandengan tangan hidup dengan baik, tumbuh bersama. Tapi jangan ada yang menzalimi rakyat kecil,” ungkapnya.
Amran menambahkan, saat ini Pemerintah tengah melengkapi data dan hasil pemeriksaan sebelum membawa kasus tersebut kepada penegak hukum dan Satgas Pangan.
"Kami sudah menyurat, ini izinnya dicabut. kemudian tidak dikeluarkan lagi izin dulu, dan insyaAllah, kami masih proses terus, supaya datanya betul-betul lengkap," tutup Amran.
(ain)
