Sebagai gambaran, Setia mengatakan suatu populasi dapat memiliki pengeluaran yang relatif berdekatan. Dalam kondisi tersebut, anggota yang berada dalam satu desil juga memiliki nilai pengeluaran yang tidak terlalu jauh.
Sebaliknya, jika distribusi pengeluaran sangat lebar, kelompok desil yang sama dapat memiliki rentang pengeluaran yang sangat besar.
"Misalnya ada pengeluaran dari Rp20 juta gitu, lalu ada yang sampai pengeluaran Rp1 miliar, bisa jadi karena sangat rentangnya sangat besar, tapi itu bagian dari [desil] 10 yang tertinggi," jelasnya.
Dalam penyusunan DTSEN, BPS, kata dia menggunakan pengeluaran sebagai salah satu dasar pemeringkatan.
Setia mengatakan hal itu dilakukan karena BPS tidak memiliki data pendapatan seluruh masyarakat secara langsung.
Data pengeluaran yang diperoleh melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) kemudian digunakan bersama berbagai karakteristik rumah tangga untuk membangun model estimasi.
Karakteristik tersebut antara lain kondisi rumah, komposisi keluarga, pendidikan, aset, serta karakteristik individu dan rumah tangga.
Dari data tersebut, barulah BPS membangun model persamaan matematik untuk memprediksi nilai pengeluaran keluarga lainnya.
Dengan demikian, dari hasil estimasi tersebut kemudian digunakan untuk menyusun urutan atau pemeringkatan seluruh keluarga secara bertahap.
Setia mengatakan pemodelan ini juga mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah. Sebab, kondisi sosial ekonomi masyarakat di satu daerah dapat berbeda dengan daerah lainnya.
Dengan demikian, BPS menjalankan pemodelan khusus untuk setiap daerah. Berarti tingkat kesejahteraan desil 1 di suatu daerah bisa jadi berbeda di daerah lain.
"Pasti karakterisasi daerah pun berbeda-beda. Di Jakarta sekarang, misalnya segmen side kita merasa miskin di daerah kita, bisa jadi [di] Papua [kita] jauh lebih miskin misalnya," ujarnya.
(prc/wdh)
