"Artinya, masih ada sekitar 240.000 sekolah yang belum menerima program MBG," ujarnya.
Sudaryono mengatakan BGN menerima banyak permohonan dari sekolah-sekolah yang hingga kini belum mendapatkan program MBG. Permohonan tersebut akan diinvestigasi sebelum sekolah mendapatkan layanan secara bertahap sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan BGN.
Dia menegaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi salah satu prioritas dalam perluasan program MBG. Selain itu, BGN akan memprioritaskan wilayah dengan angka stunting yang tinggi hingga sangat tinggi.
"Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar dan tertinggal, serta wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan tinggi sekali," kata Sudaryono.
Dia mencontohkan Maluku dan Papua. Di kedua wilayah tersebut, terdapat sekitar 15.000 satuan pendidikan yang belum terlayani program MBG. Karena itu, wilayah Maluku dan Papua menjadi salah satu prioritas BGN, bersama daerah 3T lainnya serta wilayah dengan angka stunting tinggi yang tersebar di Indonesia.
Untuk memperluas cakupan layanan, BGN akan membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bertahap di wilayah-wilayah prioritas tersebut.
"Kami akan segera membuka SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di tempat-tempat prioritas tadi secara bertahap, terukur," ujarnya.
Sudaryono memastikan pembukaan dapur SPPG akan dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, efisiensi, dan ketepatan sasaran. Dengan demikian, perluasan program MBG diharapkan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah.
(dec/del)
