Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan berpandangan secara umum tidak ada persoalan mendasar dengan isi buku tersebut. Dia pun mengakui menjadi salah satu narasumber dalam penyusunan buku tersebut. Namun dia menampik terlibat dalam pembuatan dan penyusunan meski tercantum sebagai pemegang hak cipta.
Menurut dia, perhatian dan perdebatan yang muncul belakangan ini lebih banyak dipicu oleh judul Islam ala Prabowo yang dapat menimbulkan berbagai macam persepsi dan tafsir.
“Kalau judulnya misalnya ‘Prabowo dan Islam’, menurut saya akan lebih mudah dipahami sebagai pembahasan mengenai hubungan Prabowo dengan Islam,” ujar Yusril.
Dia menilai perdebatan mengenai buku tersebut juga perlu ditempatkan dalam konteks kebiasaan masyarakat saat ini dalam mengonsumsi informasi. Banyak orang cenderung melihat judul sebagai representasi keseluruhan isi tanpa meluangkan waktu untuk membaca dan memahami buku secara utuh.
Oleh karena itu, Yusril mengingatkan agar penilaian terhadap sebuah buku, terlebih karya yang bersifat akademik, tidak hanya didasarkan pada judul atau potongan informasi yang beredar. Menurutnya, pemahaman terhadap keseluruhan isi dan konteks pembahasan penting agar penilaian yang diberikan tidak keluar dari substansi yang sebenarnya.
“Saya kira kita perlu membiasakan diri membaca dan memahami substansinya terlebih dahulu sebelum memberikan penilaian. Jangan sampai kita hanya berdebat mengenai judul, sementara
isi bukunya sendiri belum pernah dibaca dengan seksama,” tutur dia.
(dov/frg)
