"Perbedaan diskon PPN memberikan keunggulan harga yang cukup besar bagi mobil berteknologi baterai NMC. Kenaikan permintaan baterai NMC diperkirakan akan terus meningkat dalam jangka pendek-menengah, khususnya di segmen kendaraan tingkat menengah hingga atas," tambahnya.
Meskipun harga dasar mayoritas EV berbasis NMC masih cenderung lebih mahal daripada LFP, pembedaan diskon pajak tersebut diyakini FINI akan berhasil mempersempit selisih harga jual di tingkat konsumen.
“Strategi fiskal ini sekaligus akan menjadi penyeimbang persaingan antara teknologi LFP dan NMC di pasar otomotif Indonesia,” ungkapnya.
Kekhawatiran Investor
Di sisi lain, FINI juga menyoroti munculnya kekhawatiran dari investor global, menyusul adanya permintaan dari Korea Selatan kepada Pemerintah Indonesia untuk memberikan insentif dan kemudahan regulasi baterai berbasis nikel guna memperkuat pengembangan ekosistem EV di Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Arif menyatakan kekhawatiran para investor global sangat beralasan mengingat besarnya komitmen modal yang telah mereka tanamkan untuk memperkuat rantai pasok nikel dalam negeri.
“Iya, kalau investor besar dari Korsel memang sudah ada seperti konsorsium Hyundai dan LG Energy Solution [LGES] dalam ekosistem nikel lokal. Sangat wajar [khawatir] karena investasi mereka juga besar,” kata dia.
Guna menciptakan iklim investasi yang tetap adil dan kondusif tanpa memicu ketergantungan pasar pada adanya insentif tunggal melalui PPN DTP, FINI mengusulkan agar pemerintah segera merumuskan skema insentif penyeimbang yang transparan.
“Agar pasar adil dan investor tetap nyaman, skema insentif yang seimbang sebaiknya berbasis kriteria penting seperti berdasarkan tingkat komponen dalam negeri [TKDN] dan nilai tambah, lalu kepastian hukum dan roadmap jangka panjang, dan juga transisi bertahap,” ungkap Arif.
Untuk diketahui, Korea Selatan sebelumnya sempat meminta pemerintah Indonesia memberikan insentif dan kemudahan regulasi baterai berbasis nikel guna memperkuat pengembangan ekosistem EV di Indonesia.
Political Section Chief Kedutaan Besar Korea Selatan Uhm Tae Ho mengatakan permintaan tersebut menjadi salah satu topik yang tengah dibahas pemerintah Korea dan Indonesia.
Menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan untuk mendukung investasi perusahaan Korea sekaligus memperluas ekosistem EV yang telah dibangun di Indonesia.
"Kami benar-benar berharap pemerintah Indonesia memberikan insentif dan kemudahan regulasi untuk baterai yang menggunakan nikel, yang akan bermanfaat bagi Indonesia," kata Uhm dalam workshop Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea (IKJN) di Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Uhm menjelaskan Korea melihat pengembangan ekosistem EV di Indonesia sebagai bagian dari kemitraan industri kedua negara.
Hyundai Motors, misalnya, telah menanamkan investasi melalui pembangunan fasilitas manufaktur di Cikarang.
Dia mengatakan investasi tersebut juga menyerap tenaga kerja Indonesia. Menurut Uhm, pekerja yang ditemuinya saat mengunjungi fasilitas Hyundai di Cikarang merupakan warga Indonesia.
"Kami tidak membawa pekerja Korea ke sini ketika berinvestasi di Indonesia. Kami mempekerjakan orang Indonesia, melatih orang Indonesia, dan mengembangkan tenaga kerja Indonesia. Kami juga benar-benar menyatu dengan industri Indonesia. Itu adalah contoh utamanya," ujarnya.
Uhm mengatakan investasi Hyundai tak berhenti pada fasilitas manufaktur kendaraan. Hyundai juga bekerja sama dengan LG CNS untuk membangun pabrik baterai nikel di Indonesia.
"Kami mendorong sistem mobil EV Hyundai dan mempromosikannya di Indonesia karena Hyundai menggunakan baterai yang menggunakan nikel," kata Uhm.
Selain Hyundai, Uhm menyebut perusahaan Korea EcoPro telah menginvestasikan lebih dari US$1 miliar atau setara Rp17,70 triliun (asumsi kurs Rp17.706 per dolar AS) di industri peleburan nikel Indonesia.
Menurutnya, masuknya perusahaan-perusahaan tersebut menunjukkan adanya efek berantai dari pembangunan ekosistem EV.
(wdh)
