Sebelumnya, Purbaya memastikan pemerintah telah menyiapkan skema pendanaan untuk pembayaran gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) selama dua tahun.
Purbaya memastikan pembayaran gaji tersebut tidak menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun meningkatkan defisit.
"Kita akhirnya harus bayar selama dua tahun," kata Purbaya beberapa waktu lalu.
Menurut Purbaya, kebutuhan pembayaran gaji tersebut akan ditopang dari dana yang sudah tersedia dalam alokasi program Kopdes dan belum terpakai. Dia menegaskan, pemerintah tidak akan mengajukan tambahan anggaran baru untuk kebutuhan tersebut. Pendanaan hanya dilakukan melalui penataan ulang alokasi yang sudah ada.
"Itu kan sebagian dari dana Kopdesnya belum terpakai. Kita masukin situ dulu, jadi enggak ada tambahan dana baru ke APBN," ujarnya.
Di sisi lain, Purbaya menyebut plafon pembiayaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendukung program KDMP yang dialokasikan sebesar Rp40 triliun belum sepenuhnya terserap.
Sementara, terkait dengan pembayaran utang KDMP ke Bank Himbara sebesar Rp40 triliun pada September 2026 ini, Purbaya menyebut bahwa pihaknya masih menunggu prosedur yang jelas untuk memastikan nilai pembiayaan dan penggunaannya tepat.
"Sudah, tinggal dibayar, cuma kami masih menunggu prosedur yang clear (jelas), jangan sampai ada kesalahan di prosedur nanti," ujar Purbaya di Gedung DPR RI, Senin (7/9/2026).
"Prosedurnya jangan sampai dipenjara gitu. Gara-gara salah prosedur. Tapi ya sudah aman semua," tambahnya.
Sebelumnya, Purbaya mengatakan penggunaan anggaran dalan Program Koperasi Desa akan melalui pengawasan, evaluasi serta audit tata kelola oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Dari sisi pendanaan, Purbaya memastikan pemerintah telah menyiapkan dana untuk membayar utang pembangunan Koperasi Desa sebesar Rp40 triliun per tahun selama 6 tahun. Dengan demikian, totalnya mencapai Rp240 triliun yang mencakup 80 ribu unit KDMP.
"Tapi sudah siap semua. Jadi perbankan tidak akan terganggu gara-gara Koperasi Desa Merah Putih," tuturnya.
Purbaya mengungkapkan sebagian anggaran untuk membayar utang Koperasi Desa berasal dari alokasi anggaran Dana Desa.
(prc/ell)
