"Beras premium kosong dari empat hari lalu. Tapi saya gak tahu penyebab pastinya kenapa," kata Darma.
Meski begitu, dia menyebut pasokan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) masih tersedia dengan baik.
“Tapi kalau SPHP [stoknya] ada,” tambahnya.
Sementara itu, pasokan beras premium di Superindo Pancoran, Jakarta Selatan juga menunjukkan tren penurunan dalam satu minggu terakhir.
Kasir, Anin (23), menjelaskan bahwa stok beras premium tidak sepenuhnya habis, melainkan mengalami pengurangan variasi merek secara signifikan.
"Stok beras premium tidak kosong, cuma jumlahnya sedikit dan gak banyak pilihan. Kondisi sudah berlangsung sekitar satu minggu mungkin," jelas Anin.
Ia menduga keterbatasan stok di tingkat ritel disebabkan oleh tersendatnya distribusi atau pasokan dari pihak distributor utama.
Sebelumnya, terkait kelangkaan beras premium khususnya ukuran 5 kg, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah melalui BUMN Perum Bulog berencana untuk memasok beras premium kepada pengusaha ritel.
"Aprindo [Asosiasi Peritel Indonesia] kan yang jualan ya. Jadi kita koordinasi terus. Supaya justru bulog itu bisa memasok ke Aprindo atau Hippindo, ke asosiasinya, Di minimarket maupun di retail modern supaya produk-produk itu diisi dari Bulog," ujar Busan, sapaan akrabnya, kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Busan mengatakan, Bulog sendiri juga telah menyediakan dan mengalokasikan beras premium yang akan dipasok untuk ritel. Hanya saja, dirinya tak membeberkan berapa harga yang dipatok
"Kalau harganya itu apa namanya SPHP dari pemerintah beras medium yang harganya di bawah 10.000 dari Bulog yang masuk ke ritel modern," tutur dia.
Aprindo sebelumnya mengungkapkan salah satu penyebab langkanya beras jenis premium dengan ukuran 5 kilogram (kg) di pasaran sejumlah titik wilayah Indonesia.
Ketua Umum Aprindo Solihin mengatakan, peritel hingga saat ini masih enggan memiliki pasokan beras premium yang berasal dari distributor maupun produsen lantaran adanya ketidaksesuaian harga produsen dan penjualan yang dipatok pemerintah.
“Sebetulnya barangnya [berasnya] ada, cuma kita harus beli dan jual lebih murah daripada yang kita beli," kata Solihin saat dihubungi Bloomberg Technoz, Selasa (1/9/2026) kemarin.
Dengan kata lain, kata Solihin, peritel diminta pemerintah untuk menjual beras premium seharga Rp14.900/kg. Sementara, harga pembelian yang dipatok distributor atau produsen berada di atas harga tersebut atau di atas Rp15.000/kg.
Dengan begitu, peritel harus menanggung rugi apabila tetap menjual harga beras premium yang dipatok pemerintah.
Untuk mengatasi hal tersebut, Solihin mengatakan peritel telah menempuh berbagai upaya komunikasi ke pemerintah. Namun, belum ada respons positif hingga saat ini.
"Lebih baik peritel nggak jual daripada rugi," tuturnya.
"Segala upaya telah dilakukan tapi belum ada respons positif. Termasuk membuat surat audiensi ke Menko Perekonomian, Menko Pangan. Itu juga belum direspons,” katanya.
(ain)
