AS memandang kampanyenya ini sebagai babak terbaru dari "Doktrin Donroe"—prinsip yang tertuang dalam Strategi Keamanan Nasional Gedung Putih dan menegaskan hak sepihak AS untuk mencegah kekuatan pesaing memiliki atau mengendalikan "aset-aset yang vital secara strategis."
Di bawah payung kebijakan tersebut, perebutan ladang minyak Venezuela dari perusahaan-perusahaan China dipandang sebagai peluang geopolitik untuk menyelaraskan aset-aset tersebut dengan kepentingan Washington.
China telah mengurangi keterlibatannya di Venezuela dalam beberapa tahun terakhir dan Trump kemungkinan akan kesulitan untuk meniru skala tindakannya di Venezuela di wilayah lain; ini berarti bagi Beijing, implikasinya lebih bersifat politis daripada ekonomi.
AS yang lebih intervensionis berisiko berbenturan dengan kepentingan China yang lebih luas di Amerika Selatan, kata Christian Reyes, analis risiko politik yang berbasis di Beijing dan berasal dari Ekuador.
"Venezuela belum tentu menjadi preseden bagi pengambilalihan paksa (ekspropriasi) secara langsung, tetapi bisa jadi merupakan preseden bagi pengucilan paksa," katanya.
"Amerika Serikat semakin bersedia mengategorikan sebagian hubungan ekonomi kawasan tersebut dengan China sebagai masalah keamanan, serta memanfaatkan pengaruh besarnya untuk menegakkan batasan-batasan tegas tersebut."
Sejauh ini, reaksi China tergolong cukup tenang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Guo Jiakun menyatakan hak dan kepentingan sah China di Venezuela "harus dilindungi," dalam konferensi pers rutin di Beijing pada Kamis.
"Kerja sama antara China dan Venezuela dilindungi oleh hukum internasional," tambahnya. "Hal ini tidak melibatkan pihak ketiga mana pun."
Menjelang kunjungan kenegaraan pertama Presiden Xi Jinping ke AS dalam lebih dari satu dekade bulan ini, para pejabat dari negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia berupaya menghindari konflik besar, meski mereka berselisih mengenai berbagai isu mulai dari ketidakseimbangan perdagangan hingga dukungan ekonomi Beijing bagi Teheran.
Bagi Beijing, Venezuela telah menjadi sumber energi yang kurang penting dalam beberapa tahun terakhir. Minyak mentah dari negara tersebut hanya menyumbang 4% dari total impor minyak Chiina pada tahun 2025.
Tidak ada kargo minyak Venezuela yang tercatat tiba di China sejak pemerintahan Trump mengambil alih aset-aset tersebut setelah penangkapan Presiden Nicolás Maduro pada awal tahun ini.
Dampak yang lebih besar mungkin terjadi pada utang bernilai miliaran dolar kepada bank-bank China, yang terkait dengan pasokan minyak yang belum terealisasi.
Meski Caracas berhenti mempublikasikan informasi rinci mengenai kewajiban tersebut setelah gagal bayar utang negara pada 2017, total utang kepada China diperkirakan mencapai setidaknya US$10 miliar pada 2025.
Angka tersebut telah turun secara signifikan dari puncaknya. China pertama kali mulai membiayai proyek-proyek infrastruktur dan energi Venezuela pada 2007 di bawah kepemimpinan mantan Presiden Hugo Chávez.
Data yang tersedia untuk umum menunjukkan bahwa bank-bank milik negara China telah memberikan pinjaman dengan jaminan minyak senilai lebih dari US$60 miliar kepada negara tersebut hingga 2015.
Seiring dengan semakin ketatnya sanksi AS terhadap Caracas pada tahun-tahun berikutnya, China muncul sebagai pembeli minyak mentah terbesar dan kreditur asing paling signifikan bagi Venezuela.
Perusahaan-perusahaan milik negara, termasuk China National Petroleum Corp atau CNPC (induk perusahaan PetroChina Co) dan China National Offshore Oil Corp, mengembangkan proyek-proyek minyak dan gas di wilayah minyak berat Orinoco serta wilayah lainnya.
Perusahaan swasta China, di antaranya Concord Resources, juga berinvestasi dalam kepemilikan saham aset hulu.
Namun, lingkungan operasional menjadi semakin sulit seiring memburuknya perekonomian Venezuela dan fasilitas produksi yang beroperasi jauh di bawah kapasitas yang direncanakan.
Kondisi ini semakin parah setelah AS menjatuhkan sanksi terhadap sektor minyak Venezuela pada 2019, meski beberapa usaha patungan lama dan staf kontraktor China—termasuk yang berasal dari CNPC—mungkin masih tetap berada di Caracas.
Artinya, klaim bahwa AS sedang merebut kembali ladang-ladang minyak dari musuh-musuh asingnya tidak akan berdampak besar terhadap perusahaan-perusahaan China, yang telah mengurangi aktivitasnya seiring dengan perubahan prioritas strategis Beijing.
Dampak yang lebih besar mungkin dirasakan oleh perusahaan penyulingan China, yang sebelumnya sudah mengalami gangguan pasokan dari Iran.
Perusahaan pengolah independen di Provinsi Shandong, khususnya, telah lama mengandalkan minyak mentah berat asal Venezuela sebagai bahan baku produksi bitumen. Hilangnya pasokan tersebut telah memperketat kondisi pasar bitumen domestik, yang turut mendorong harga kontrak berjangka naik tajam.
Menurut para analis, bagi sebagian besar perusahaan dan kreditur China yang beroperasi di Venezuela, risiko berbisnis di sana sudah dipahami dengan baik; dengan demikian, gejolak terbaru ini tidaklah mengejutkan.
"Amerika Selatan telah lama menjadi persimpangan geopolitik tempat kepentingan China dan AS saling bersinggungan dan, terkadang, berbenturan," kata Liao Na, pendiri GL Consulting, firma yang berfokus pada riset energi.
"Mengingat pentingnya Venezuela bagi kedua negara adidaya tersebut, gesekan hampir tak terelakkan setiap kali kepentingan mereka tumpang tindih."
(bbn)
