Tak cuma itu, Sudaryono juga menyebut bahwa saat ini terdapat antrian pembukaan 13 ribu SPPG lainnya yang tengah disisir oleh BGN. Ia mengatakan bahwa ke 13 ribu SPPG yang berada di pipeline ini tidak akan semuanya dibuka.
Menurutnya, pemerintah akan memprioritaskan daerah-daerah 3T, pondok pesantren dan daerah luar Pulau Jawa yang akan dibuka secara bertahap.
“Nah pembukaan ini kan juga mengandung anggaran, di mana anggaran itu kami sesuaikan. Dan insyaallah tidak perlu adanya penambahan anggaran, anggaran yang sekarang di 2026 ini insyaallah bisa kami maksimalkan tanpa ada penambahan anggaran,” katanya.
Sebelumnya, anggaran MBG tahun 2026 telah diefisiensikan dari pagu Rp268 triliun menjadi sekitar Rp229 triliun, angka tersebut turun jauh dibandingkan dengan pagu awal tahun yang sebesar Rp335 triliun.
Sekretaris Utama BGN, Lili Khamiliyah, mengatakan efisiensi anggaran tersebut dilakukan sebelum proses pembenahan tata kelola selesai.
"Untuk tahun 2026, saat ini sudah ada efisiensi anggaran dari Rp268 triliun menjadi sekitar Rp229 triliun. Namun, angka tersebut masih sebelum dilakukan penyesuaian kembali terhadap berbagai perubahan tata kelola yang sedang kami lakukan," kata Lili di Gedung BGN, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).
Menurut dia, peninjauan ulang tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran negara benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan program setelah dilakukan evaluasi menyeluruh.
(ell)
