“Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan wilayah kepulauan dan kawasan pesisir, serta peningkatan jaringan konektivitas dan simpul transportasi untuk membuka akses pasar dan menekan biaya logistik antardaerah,” tulis dokumen itu.
Sebelumnya, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan meski pagu indikatif 2027 mengalami kenaikan, sejatinya anggaran tersebut masih belum mencukupi kebutuhan pembangunan IKN.
Dia menuturkan total kebutuhan anggaran OIKN pada 2027 mencapai Rp22,2 triliun. Namun, pemerintah baru mengalokasikan Rp6,7 triliun.
"Sedangkan dari total kebutuhan anggaran Otorita IKN tahun 2027 sebesar Rp 22,2 triliun telah dialokasikan dalam pagu indikatif sebesar Rp 6,7 triliun sehingga masih terdapat kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp15,5 triliun," tutur Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Kamis (11/6/2026).
Sekadar catatan, IKN merupakan proyek yang mulai dikerjakan di akhir kepemimpinan Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo.
Pemerintahan Prabowo-Gibran menyebut akan melanjutkan proyek tersebut. Hal itu diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi lantaran Prabowo telah memberikan instruksi untuk mempercepat pembangunan IKN.
Hal itu disampaikan usai kunjungan perdana Prabowo Subianto sebagai Presiden RI ke IKN pada 12-13 Januari lalu.
"Bapak presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk percepatan proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif yang harapannya bisa selesai di 2028," tutur Prasetyo.
(mfd)
