Dengan kata lain, Indonesia sebenarnya sedang menghadapi bahaya yang terdiri dari El Nino yang lebih kuat, suhu lebih tinggi, curah hujan yang rendah, serta vegetasi yang semakin kering.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago mengkonfirmasi risiko tersebut. Ia menyebut bahwa luasan Karhutla sudah mencapai 107.000 hektare per Agustus 2026.
"Sampai dengan hari ini, wilayah kita di Indonesia ini yang terbakar hutan terhitung 107.000 hektar lebih sampai dengan hari ini. Semoga ke depan kita masih bisa mempertahankan itu semua dan karena kesungguhan kita semua, kita sudah mengerahkan banyak sekali tenaga, alat-alat peralatan untuk itu," ungkap Djamari
Peta hotspot menunjukkan konsentrasi titik panas di sejumlah wilayah terutama di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan sebagian Nusa Tenggara. BadanMKG telah mengindentifikasikan peningkatan kondisi cuaca yang mendukung kebakaran di sebagian besar wilayah Kalimantan, Sumatera, dan Jawa.
Kalimantan menjadi salah satu wilayah dengan konsentrasi titik panas yang cukup tinggi, karena wilayah ini memiliki kawasan hutan dan gambut yang luas, dan aktivitas ekonomi yang bergantung pada penggunaan lahan, seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
Kerugian Ekonomi
Fenomena El Nino yang memicu kebakaran hutan tak bisa diabaikan. Sebab, bukan cuma hutan yang terbakar, tapi juga ekonomi daerah. Dampak karhutla bisa jauh lebih luas daripada nilai kayu, wilayah, atau lahan yang hilang.
Belum lagi kawasan yang tertutup asap menjadi tidak menarik bagi wisatawan, yang pada akhirnya membuat pelaku usaha seperti hotel, restoran dan operator transportasi ikut terdampak dan berpotensi kehilangan pendapatan.
Pada saat yang sama, pemerintah harus mengeluarkan ongkos lebih untuk melakukan patroli, pemantauan titik panas, melakukan upaya pemadaman api, dan jika dampaknya meluas, bahkan pemerintah harus keluar ongkos untuk mengevakuasi masyarakat yang terdampak, dan menganggarkan biaya pemulihan.
Hingga saat ini, kata Djamari, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memadamkan api. Pertama, melalui operasi udara. Pemerintah sudah mengerahkan sekitar 43 helikopter dan 10-15 pesawat fixed-wing operasi tersebut.
Saat ini belum ada data mutakhir, namun berkaca pada kebakaran hutan pada 2015, kerugian ekonomi Indonesia saat itu ditaksir mencapai US$16 miliar. Dampaknya juga tak berhenti di dalam negeri. Kabut asap lintas batas meningkatkan ketegangan diplomatik dengan negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia kala itu.
Kini, fenomena El Nino kembali datang tak hanya berdampak pada meluasnya kerugian ekonomi, tapi juga berpotensi menyebabkan inflasi, melalui harga pangan. Bloomberg Economics memperkirakan Indonesia menjadi salah satu negara yang paling rentan terhadap dampak tersebut.
Dalam tiga bulan setelah puncak kekeringan akibat El Nino, inflasi inti Indonesia diproyeksikan meningkat sekitar 1,9 poin persentase, sedikit lebih tinggi dibanding Filipina (1,8 poin persentase) dan Meksiko (1,2 poin persentase). Malaysia dan Thailand juga diperkirakan mengalami kenaikan inflasi, meski dalam skala yang lebih kecil.
Risiko tersebut semakin besar setelah Badan Kelautan dan Atmosfer Amerika Serikat (NOAA) memperkirakan peluang 81% terjadinya El Nino yang sangat kuat pada akhir tahun.
Bloomberg Economics menilai, jika intensitasnya melampaui rata-rata historis, gangguan terhadap produksi pangan dan tekanan harga diperkirakan akan semakin besar.
Lebih lanjut, analisis Bloomberg menunjukkan bahwa pada puncak El Nino, sekitar 28% tambahan lahan pertanian Filipina akan terpapar kekeringan dibandingkan kondisi normal. Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Kolombia juga diperkirakan mengalami peningkatan paparan kekeringan hingga dua digit.
Paket Stimulus Ekonomi
Melihat potensi inflasi tersebut, pemerintah mulai menyiapkan langkah antisipasi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan penyusunan paket stimulus untuk menghadapi dampak El Nino terhadap perekonomian.
Purbaya menyebut, besaran anggaran dan rincian program masih dibahas sambil menunggu usulan dari kementerian teknis. "Pak Presiden sudah memerintahkan menyiapkan untuk program itu," kata Purbaya.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan terus memantau kebutuhan insentif, terutama bagi sektor pertanian yang menghadapi tantangan ketersediaan air selama musim kemarau.
Sejumlah daerah bahkan telah melakukan pompanisasi untuk menjaga pasokan air irigasi.
Pemerintah juga memastikan anggaran akan disiapkan sesuai kebutuhan, melengkapi paket stimulus pangan senilai Rp18,04 triliun yang telah diluncurkan pada Juni lalu sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan, daya beli masyarakat, dan mengendalikan tekanan inflasi pangan.
--- dengan batuan laporan Mis Fransiska Dewi dan Dovana Hasiana
(dsp/aji)
