Bloomberg Technoz, Jakarta - Fenomena pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam kategori desil akhir-akhir ini menjadi perhatian masyarakat, seiring rencana pemerintah membatasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi berdasarkan status desil tersebut.

Badan Pusat Statistik (BPS) membagi penduduk yang telah diurutkan berdasarkan tingkat kesejahteraannya menjadi 10 kelompok. Desil 1 merupakan 10% terbawah, sedangkan desil 10 adalah 10% teratas.

Dalam skema yang dikaji, pemerintah berencana membatasi masyarakat yang masuk dalam desil 9 dan 10 untuk membeli Pertalite, dan mewajibkan mereka untuk membeli BBM non-subsidi. Masyarakat desil 9 dan 10 dianggap termasuk dalam kategori masyarakat kaya yang tak membutuhkan subsidi.

Pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial. Pemutakhiran data menjadi penting untuk memastikan bantuan pemerintah diberikan kepada kelompok masyarakat yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi terkini.

Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, menilai desil bukan lagi sekadar statistik. Status ini dapat menentukan pihak yang memperoleh bantuan dan yang dianggap sudah cukup mampu menanggung harga lebih mahal.