"Masalahnya, peringkat statistik berisiko berubah menjadi vonis kesejahteraan," kata Achmad, dikutip Kamis (20/8/2026).
Dalam pengategorian desil, menurut dia, BPS mengingatkan pengeluaran per kapita tidak sama dengan desil. Desil menunjukkan posisi relatif seseorang dalam distribusi kesejahteraan, bukan batas nominal universal untuk menentukan miskin atau kaya.
Achmad berpendapat, perbedaan ini fundamental. Masuk desil 10 berarti relatif lebih sejahtera dibandingkan 90% penduduk lainnya, tetapi tidak otomatis berarti kaya secara absolut.
"Bagaimana mungkin keluarga yang masih mencicil rumah, membayar sekolah anak, menanggung orang tua, dan hanya memiliki sedikit tabungan tiba-tiba dianggap kelompok kaya hanya karena masuk desil 9 atau 10?," ungkap Achmad.
Pertanyaan ini penting ketika klasifikasi desil semakin sering menjadi dasar penargetan kebijakan, termasuk dalam perdebatan pembatasan subsidi.
Lebih Tinggi Belum Tentu Kaya
Bayangkan distribusi kesejahteraan sebagai tangga 10 tingkat. Orang yang berada di desil 9 memang lebih tinggi dibanding masyarakat di desik 1 hingga 8. Akan tetapi, hal itu tidak bisa langsung disimpulkan bahwa kelompok warga desil 9 sudah berada di rumah mewah.
Data BPS memperlihatkan betapa lebarnya jarak antara tidak miskin dan benar-benar kaya. Pada September 2024, sekitar 49,29% penduduk Indonesia masih berada dalam kategori menuju kelas menengah. Kelas menengah sekitar 17,25%, sedangkan kelas atas hanya sekitar 0,46%. Ini menunjukkan persoalan penting.
Jumlah penduduk yang termasuk dua desil teratas mencapai 20% populasi, sementara kelompok yang secara ekonomi dikategorikan kelas atas jauh lebih kecil.
Oleh karena itu, menyamakan desil 9 dan 10 dengan kelompok kaya merupakan penyederhanaan yang berbahaya jika digunakan untuk menentukan hak atas subsidi atau pelayanan publik.
Masalah berikutnya adalah pengeluaran tidak selalu menggambarkan ketahanan ekonomi. Dua keluarga dapat mempunyai pengeluaran bulanan yang hampir sama dan berada dalam desil yang sama.
Keluarga pertama memiliki rumah warisan, tidak mempunyai cicilan, anak sudah selesai sekolah dan mempunyai tabungan besar. Keluarga kedua masih mencicil rumah, membiayai dua anak sekolah, menanggung orang tua dan memiliki tabungan yang hanya cukup untuk beberapa bulan.
Secara statistik keduanya mungkin berdekatan. Secara ekonomi, kemampuan mereka menghadapi guncangan sangat berbeda. Bahkan pengeluaran tinggi dapat terjadi justru karena beban hidup tinggi, bukan karena kekayaan tinggi.
Dia menggambarkan, rumah tangga yang menghabiskan Rp10 juta dari pendapatan Rp11 juta per bulan belum tentu lebih sejahtera dibandingkan keluarga berpengeluaran Rp7 juta, tetapi memiliki rumah tanpa cicilan, aset produktif dan tabungan besar.
Kelas Menengah Paling Mudah Salah Baca
Achmad menilai pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat ini merupakan persoalan terbesar bagi kelas menengah Indonesia. Mereka memiliki rumah, sepeda motor, bahkan mobil dan perangkat elektronik sehingga secara administratif terlihat mapan.
Akan tetapi, sebagian aset diperoleh melalui kredit. Pendapatannya bergantung pada pekerjaan, tabungannya terbatas, sementara biaya pendidikan, perumahan dan transportasi terus berjalan.
Jika kelompok seperti ini terlalu cepat dianggap mampu menanggung seluruh harga keekonomian, pemerintah berisiko melakukan premature graduation, yaitu mengeluarkan rumah tangga dari perlindungan negara sebelum ketahanan ekonominya benar-benar kuat.
Apalagi biaya hidup berbeda drastis antarwilayah. Pengeluaran Rp5 juta di sebuah kabupaten tidak mempunyai daya beli yang sama dengan Rp5 juta di Jakarta atau kota metropolitan lainnya.
Maka klasifikasi nasional yang terlalu mekanis juga dapat kehilangan dimensi biaya hidup lokal.
Desil Tetap Perlu, tetapi Jangan Sendirian
Menanggapi situasi tersebut, Achmad menilai, solusi yang tepat bukan menghapus desil, tetapi memperbaiki cara pemerintah menerjemahkan data untuk menjadi sebuah kebijakan. Dengan DTSEN, pemerintah justru memiliki fondasi data yang semakin baik.
Dia menyarankan pemerintah tetap menggunakan data pengeluaran per kapita, tetapi harus dikombinasikan dengan pendapatan, aset, utang dan cicilan, jumlah tanggungan, status pekerjaan, biaya perumahan serta perbedaan biaya hidup antarwilayah.
Dengan kata lain, pemerintah membutuhkan ukuran kemampuan membayar atau ability to pay, bukan sekadar posisi seseorang dalam klasemen kesejahteraan nasional.
Untuk kebijakan subsidi, pemerintah juga sebaiknya menghindari batas yang terlalu keras. Keluarga yang berpindah dari desil 8 ke desil 9 tidak mendadak menjadi kaya.
Lebih rasional menggunakan graduasi manfaat secara bertahap sehingga subsidi berkurang sejalan dengan meningkatnya kemampuan ekonomi.
Statistik seharusnya membantu negara memahami rakyat, bukan menyederhanakan kehidupan mereka.
(lav)
