Pada tahun 2027, program MBG diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 72,1 juta penerima manfaat (siswa, prasiswa, Ibu hamil/menyusui dan balita).
Pemerintah menyebut bahwa arah kebijakan dan strategi program MBG difokuskan pada perbaikan tata kelola pelaksanaan program MBG secara komprehensif, Penataan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) termasuk adanya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi untuk menjamin kualitas pemenuhan gizi dan layanan SPPG kepada penerima manfaat.
Selain itu, pemerintah juga akan melakukan refocusing penerima manfaat program MBG, pembentukan command centre program MBG untuk meningkatkan koordinasi antar lintas sektor dan penyusunan survei status gizi penerima manfaat program MBG.
Sekolah Rakyat
Program Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama yang menyediakan layanan pendidikan, pengasuhan, pemenuhan gizi, layanan kesehatan, pembinaan karakter, pendampingan psikososial, serta pengembangan keterampilan secara terpadu.
Pada tahun 2026, Pemerintah membangun Sekolah Rakyat di 104 lokasi dengan alokasi anggaran belanja fisik Kementerian Pekerjaan Umum Rp20 triliun. Adapun untuk Belanja Operasional dialokasikan di Kemensos sebesar Rp4,9 triliun.
Pada tahun 2027, Pemerintah akan melanjutkan penyelenggaraan sekolah rakyat dengan berencana mengalokasikan Rp32,9 triliun. Alokasi tersebut akan digunakan untuk penyelenggaraan dan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat.
Sekolah Unggulan
Pada tahun 2026, Pemerintah telah mengalokasikan Rp2,9 triliun untuk kebutuhan pembangunan Sekolah Unggul Garuda dan akan disesuaikan dengan kebijakan pembangunan di sektor Pendidikan dan pengembangan dana abadi SMA Unggulan.
Sekolah Unggul Garuda yang dibangun pada tahun 2026 mencakup empat lokasi yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Utara.
Pada tahun 2027, alokasi untuk Sekolah Unggul Garuda melalui Kemdiktisaintek direncanakan sebesar Rp2,6triliun yang akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan.
Revitalisasi Sekolah
Pemerintah mengalokasikan pendanaan sebesar Rp18,1 triliun pada tahun 2027 untuk melanjutkan revitalisasi sekolah dan madrasah.
Angka tersebut naik 6,49% dibandingkan dengan tahun 2026 yang sebesar Rp14,56 triliun. Pada tahun 2026, ditargetkan sebanyak 11.744 satuan pendidikan dan 1.000 madrasah direvitalisasi.
Program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini akan menggunakan skema swakelola (sekolah akan mengelola dana bantuan secara mandiri), dengan pelibatan peran serta masyarakat.
Adapun program revitalisasi madrasah akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum mencakup pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang melekat.
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Meski tak secara eksplisit menyebut jumlah anggaran, pemerintah menargetkan jumlah siswa yang menerima BOS sebanyak 54,2 juta siswa. Sementara, penerima BOS melalui Kementerian Agama sebanyak 10,2 juta siswa.
BOS diberikan langsung kepada sekolah sesuai dengan jumlah peserta didik dan digunakan untuk membantu satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan dengan lebih optimal.
Dana BOS dapat digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar antara lain pembelian buku pelajaran, alat tulis, pemeliharaan fasilitas sekolah hingga biaya kegiatan pembelajaran.
Program Indonesia Pintar (PIP)
Pemerintah juga memberikan bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP). PIP diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dalam bentuk uang tunai untuk membantu biaya personal pendidikan.
Pada tahun 2027, PIP direncanakan akan diberikan kepada 22,1 juta siswa.
Pemerintah berharap PIP dapat meningkatkan akses bagi anak untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah; untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal, mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi, dan menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah dan satuan pendidikan nonformal.
Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-Kuliah)
KIP Kuliah ditujukan bagi anak yang memiliki potensi akademis yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin/prioritas.
KIP Kuliah dapat digunakan untuk membiayai pendidikan dan membantu biaya hidup siswa lulusan SMA/SMK/sederajat yang diterima di perguruan tinggi. Pada tahun 2027, penerima program KIP Kuliah ditargetkan sebanyak 1,1 juta mahasiswa.
Diharapkan melalui program KIP Kuliah ini, dapat menarik keinginan siswa untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan tinggi.
Pengingkatan Kompetensi Guru
Dalam RAPBN tahun anggaran 2027, peningkatan kompetensi guru antara lain dilakukan melalui Bantuan Pendidikan kualifikasi akademik S1/D4 Guru.
Transformasi guru meliputi peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan kurikulum, penggunaan teknologi, dan kolaborasi antarguru.
(ell)
