Tito sebelumnya juga mendorong pemerintah daerah yang terdampak gempa di NTT mengoptimalkan tambahan transfer ke daerah (TKD) untuk penanganan bencana.
Tito mengatakan sejumlah tambahan anggaran telah masuk ke rekening pemerintah daerah dan dapat digunakan untuk menangani dampak bencana, dengan tetap memperhitungkan kebutuhan belanja pegawai.
"Uangnya sudah masuk rekeningnya. Cuma tinggal Pak Bupatinya harus pintar-pintar, hitung yang mana belanja pegawai, sisanya bisa dipakai buat menangani bencana," kata Tito dalam konferensi pers, Minggu (16/8/2026).
Tito memerinci tambahan anggaran yang diterima sejumlah daerah terdampak. Kabupaten Ende mendapat tambahan Rp14 miliar, Flores Timur Rp48 miliar, Manggarai Rp44 miliar, Manggarai Barat Rp24 miliar, Manggarai Timur Rp22 miliar, Nagekeo Rp28 miliar, Ngada Rp23 miliar, dan Sikka Rp65 miliar.
Menurut Tito, tambahan anggaran tersebut perlu segera dikoordinasikan pemerintah daerah bersama DPRD agar dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan penanganan bencana.
Dia mengatakan kondisi keuangan sejumlah daerah terdampak cukup terbatas. Flores Timur, misalnya, hanya memiliki sekitar Rp10 miliar dalam anggaran yang tersedia. Sementara Sikka memiliki sekitar Rp37 miliar, Manggarai Barat Rp68 miliar, Manggarai dan Manggarai Timur masing-masing Rp114 miliar, serta Ende Rp217 miliar.
Tito juga menyoroti ketersediaan belanja tidak terduga (BTT) yang digunakan untuk penanganan bencana di sejumlah daerah yang sudah menipis. Di Manggarai Timur, misalnya, BTT disebut hanya tersisa sekitar Rp400 juta, sedangkan Nagekeo sekitar Rp1 miliar.
"Untuk belanja tidak terduga, ya mau nggak mau memang harus di-cover semua oleh kementerian/lembaga. Baik untuk jalan dan lain-lain," ujarnya.
Dia menilai keterbatasan anggaran daerah perlu menjadi perhatian pemerintah pusat karena pemerintah daerah merupakan pihak yang berada paling depan dalam menangani kebutuhan masyarakat terdampak bencana.
(mfd/ain)
