Menurutnya, pemotongan rantai birokrasi yang panjang dapat mempercepat proses pengambilan keputusan sekaligus menekan pengeluaran operational yang tidak perlu.
“Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga,” pungkas Teddy.
Langkah penataan ulang struktur ini sejalan dengan rencana Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani sebelumnya memberi sinyal bahwa pihaknya segera menghapus sejumlah sub holding di BUMN raksasa.
Rosan menegaskan restrukturisasi ini merupakan tindak lanjut dari instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto untuk menyederhanakan portofolio bisnis perusahaan pelat merah.
"Arahan beliau [Presiden Prabowo] juga untuk pengurangan layer-layer terutama di perusahaan-perusahaan BUMN yang besar, Pertamina, PLN dan yang lain-lainnya," ujar Rosan kepada awak media di Istana Negara, Kamis (6/8/2026).
Dia menambahkan keberadaan subholding yang terlalu banyak kerap memperlambat birokrasi internal. Dengan demikian, konsolidasi dilakukan agar kinerja operasional perusahaan negara menjadi lebih optimal.
"[Pengurangan subholding dilakukan] agar pengambilan keputusan juga menjadi lebih cepat, produktivitas juga mulai meningkat, efisiensi juga lebih terjaga dan juga ya tentunya di BUMN-BUMN lainnya," ungkapnya.
Adapun, sebagai bagian dari strategi perampingan, BPI Danantara mencatat telah menutup sebanyak 274 entitas badan usaha milik negara (streamlining) hingga akhir Juli 2026.
“Streamlining yang kita sudah lakukan kurang lebih sudah 274 perusahaan,” kata Rosan.
Pemerintah menargetkan restrukturisasi besar-besaran ini selesai pada akhir tahun, dengan menyisakan sekitar 350 BUMN yang dinilai benar-benar sehat, fokus pada inti bisnis, serta mampu memberikan kontribusi maksimal bagi pendapatan negara.
(smr/wdh)
