KNKT telah menurunkan tim investigator ke lokasi guna mengumpulkan data dan berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait.
Hingga hari ketiga pascakejadian insiden ini, tercatat bahwa seluruh 238 orang yang berada di atas KMP Mutiara Sentosa II, terdiri atas penumpang dan awak kapal, telah berhasil dievakuasi. Sebanyak 62 korban terakhir dievakuasi dari Pulau Masalembu ke Surabaya. Dari total korban tersebut, lima orang dinyatakan meninggal dunia.
Dudy juga memastikan melalui PT Jasa Raharja, seluruh korban memperoleh haknya, mulai dari pembiayaan perawatan hingga santunan. Tak hanya itu, Kementerian Perhubungan juga berkoordinasi dengan maskapai penerbangan dan instansi terkait untuk memfasilitasi pemulangan jenazah korban ke daerah asal tanpa membebani keluarga.
Sementara itu, pada waktu yang sama di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad Syafii menjelaskan, proses evakuasi seluruh korban dilakukan dengan dukungan sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi kejadian.
Kemudian, berdasarkan hasil pendataan terhadap para korban, saat keadaan darurat kru kapal telah memberi instruksi kepada penumpang untuk berkumpul di anjungan dan mengenakan jaket keselamatan sebelum meninggalkan kapal.
"Atas dasar itu, operasi SAR khusus dalam penanganan kedaruratan KMP Mutiara Sentosa II secara resmi kami alihkan menjadi operasi rutin kesiapsiagaan yang dikendalikan oleh Kantor SAR Surabaya."
"Meski demikian, operasi rutin tetap difokuskan di perairan sekitar lokasi kejadian dan kami tetap membuka posko pengaduan apabila terdapat laporan baru dari masyarakat," tuturnya.
Jangan Hanya Audit Operator
Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai evaluasi keselamatan transportasi laut tidak boleh hanya berfokus pada operator kapal menyusul insiden kebakaran KM Mutiara Sentosa II baru-baru ini.
Ketua Dewan Pembina MTI Bambang Haryo Soekartono mengatakan selama ini setiap kali terjadi kecelakaan transportasi, operator kerap menjadi pihak yang paling disorot.
Padahal, kata dia keselamatan transportasi merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.
"[contoh] yang baru terjadi beberapa hari yaitu kecelakaan kapal laut, ini yang paling dipersalahkan adalah biasanya dari sisi operator. Padahal stakeholder keselamatan itu ada government atau regulator ada operator, ada fasilitator. Fasilitator ini kepelabuhanan itu yang juga memegang peran cukup penting dalam keselamatan ini," kata Bambang dalam acara Seminar Nasional MTI di Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Dia menerangkan peran fasilitator khususnya di pelabuhan dapat diperkuat bisa melalui pemeriksaan keamanan penumpang maupun barang yang akan hendak masuk ke kapal.
Sebagai contoh, menurutnnya standar pemeriksaan di pelabuhan saat ini dinilai belum seketat di bandar udara yang telah dilengkapi fasilitas x-ray untuk mendeteksi barang-barang berbahaya. Terlebih juga masih terdapat kendaraan yang masuk ke kapal penyeberangan belum seluruhnya melalui pemeriksaan memadai untuk mengetahui muatan yang dibawa.
"Di pelabuhan laut tidak ada namanya x-ray yang mengecek secara cermat seperti yang ada di udara. Misalnya penumpang membawa korek api, misalnya penumpang membawa yang membahayakan terhadap keselamatan daripada transportasi ini tidak terdeteksi dengan baik," tegasnya.
Di sisi lain, selain pengetatan pengawasan, Bambang menilai diperlukan pula peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM transportasi juga harus menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, lembaga pendidikan di bawah Kementerian Perhubungan maupun Kepolisian memiliki peran penting dalam mencetak operator transportasi yang kompeten.
(ain)
