Sementara itu, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) membukukan pendapatan usaha sebesar Rp3,11 triliun pada semester I-2026, turun 18,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan terjadi hampir di seluruh lini usaha. Pendapatan segmen teknik dan konstruksi sebagai kontributor terbesar turun menjadi Rp2,08 triliun dari Rp2,72 triliun.
Segmen manufaktur juga turun menjadi Rp135,8 miliar dari Rp317,1 miliar. Adapun segmen properti dan pelayanan membukukan pendapatan Rp118,4 miliar dari sebelumnya Rp121,7 miliar, sedangkan segmen investasi dan konsesi turun menjadi Rp77,5 miliar dari Rp83,2 miliar.
Meski demikian, penurunan beban pokok pendapatan menjadi Rp2,41 triliun dari Rp3,24 triliun mendorong laba bruto naik menjadi Rp700,42 miliar dan laba usaha meningkat menjadi Rp316,17 miliar.
ADHI masih mencatat rugi dari entitas asosiasi sebesar Rp23,92 miliar dan beban keuangan meningkat menjadi Rp349,17 miliar. Namun, kontribusi laba ventura bersama sebesar Rp188,41 miliar membuat perseroan tetap membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp8,49 miliar. Di sisi neraca, kas dan setara kas turun menjadi Rp813,1 miliar dari Rp1,71 triliun pada akhir 2025, sementara total liabilitas mencapai Rp24,21 triliun.
Sedangkan, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) hingga kini belum mempublikasikan laporan keuangan semester I 2026. Namun, berdasarkan laporan keuangan tahunan 2025, perseroan membukukan rugi bersih sebesar Rp9,75 triliun, melonjak dibandingkan rugi Rp2,26 triliun pada 2024.
Kinerja tersebut dipengaruhi penurunan pendapatan sekitar 31% menjadi Rp13,32 triliun, sementara beban keuangan masih mencapai sekitar Rp2,97 triliun. Selain itu, WIKA juga mencatat rugi dari ventura bersama sekitar Rp1,44 triliun, rugi entitas asosiasi, serta lonjakan beban lain-lain yang semakin memperdalam kerugian perusahaan.
Dampak Luas
Kondisi BUMN Karya tersebut bahkan dikabarkan sempat membuat Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria sempat frustrasi, lantaran aset BUMN Karya tidak mampu mengimbangi tingginya utang.
Penyelesaian persoalan BUMN Karya, menurut Donny, juga butuh waktu yang tidak sebentar. Belum kelar satu persoalan, masih ada persoalan lain yang mengantre.
Buruknya kinerja keuangan dan tingginya utang BUMN Karya juga berdampak terhadap masyarakat.
Sebelumnya, ramai diberitakan sekitar 2.400 konsumen mengeluhkan belum menerima unit apartemen meski telah melakukan pembayaran.
Direktur Portofolio Bisnis dan Risiko merangkap Sekretaris Perusahaan ADHI Rozi Sparta menjelaskan, ADCP saat ini memiliki 13 proyek on hand. Dari jumlah tersebut, enam proyek telah selesai dan beroperasi yang terdiri atas empat apartemen, satu kawasan landed, dan satu gedung perkantoran. Sementara tujuh proyek lainnya masih dalam tahap pembangunan.
Secara keseluruhan, ADCP memiliki 9.839 unit hunian. Hingga saat ini sebanyak 5.392 unit telah terjual, sedangkan 2.575 unit telah diserahterimakan kepada konsumen.
ADCP juga menyampaikan permohonan maaf kepada konsumen atas keterlambatan penyelesaian kewajiban serah terima unit. Perseroan mengakui penyelesaian proyek menghadapi tantangan likuiditas, seiring besarnya kebutuhan pendanaan dalam pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD) yang tidak hanya mencakup pembangunan hunian, tetapi juga penyediaan lahan dan infrastruktur pendukung di sekitar simpul transportasi massal.
"Pipeline business yang berbasis pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) mengharuskan korporasi untuk menyediakan kawasan lahan di sekitar area stasiun transportasi umum, seperti Commuter Line, LRT, dan BRT, termasuk menyediakan fasilitas infrastruktur pendukung. Sementara itu, pengembangan hunian dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana pengembangan," kata Rozi dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (29/7/2026).
Rozi menambahkan, tantangan tersebut diperberat oleh kondisi pasar properti yang belum sepenuhnya pulih dalam beberapa tahun terakhir. Penjualan yang belum optimal berdampak pada penerimaan kas perusahaan sehingga memengaruhi kemampuan pendanaan untuk menyelesaikan proyek yang masih berjalan.
Sebagai bentuk komitmen memenuhi hak konsumen, ADCP telah menawarkan sejumlah alternatif penyelesaian, mulai dari relokasi unit hingga skema pinjam pakai sementara pada unit siap huni (ready stock). Perseroan juga tengah menjajaki kerja sama dengan investor dan kontraktor strategis untuk mempercepat penyelesaian proyek sehingga kewajiban kepada konsumen dapat dipenuhi secara bertahap.
"Selain itu, ADCP juga sedang menjajaki kerja sama dengan investor dan kontraktor strategis guna mendukung percepatan penyelesaian proyek sehingga kewajiban kepada konsumen dapat dipenuhi secara bertahap," ujar Rozi.
Di tengah upaya tersebut, ADCP terus melakukan diversifikasi portofolio bisnis melalui pengembangan aset yang menghasilkan pendapatan berulang (recurring income). Perseroan telah menyelesaikan pembangunan gedung perkantoran Office MTH 27 di Jakarta Timur seluas 12.546 meter persegi serta mengoperasikan sejumlah area komersial di kawasan TOD, antara lain Cisauk Point, Eastern Green, dan MTH 27.
Lebih lanjut, Rozi menegaskan bahwa hingga saat ini tidak terdapat informasi atau kejadian material lain yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha perseroan maupun pergerakan harga saham ADHI.
(dhf)
