"Masyarakat agar bisa merasakan, khususnya yang desil 1 sampai 4, bagaimana pemerintah hadir dalam bentuk bantuan pangan di saat-saat masyarakat merayakan 17 Agustus, sehingga bantuan pangan ini menjadi salah satu bagian dari rangkaian kegiatan perayaan 17 Agustus," ujar Rachmi.
Rachmi menyebut penyaluran bantuan pangan beras dapat pula dilaksanakan menggunakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai infrastruktur pemerintah. Ini menjadi langkah optimalisasi KDKMP bagi masyarakat yang ada di sekitarnya.
"KDKMP yang sudah ada, bisa menjadi salah satu titik penyaluran bantuan pangan. Kalau misalnya di desa ada KDKMP yang besar, punya tempat yang luas, gudangnya cukup besar, dan dekat dengan tempat tinggal para penerima bantuan pangan, bisa digunakan sebagai lokasi titik salur. Kita bisa mengoptimalkan fasilitas yang dimiliki oleh koperasi," tambah Rachmi.
Adapun database penerima yang digunakan untuk program bantuan pangan beras tahap kedua ini juga dipastikan memakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan data pembaruan terkini. Bapanas sebagai pengguna DTSEN telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS).
"Saat ini jumlah penerima bantuan pangan juga masih sama dengan tahap pertama sebelumnya. Totalnya 33.244.408 penerima bantuan pangan. Kita menggunakan DTSEN versi ketiga yang diupdate tanggal 10 Juli kemarin, yang sudah diupdate oleh BPS," terang Rachmi.
Untuk itu, Bapanas meminta pemerintah daerah agar segera saling berkoordinasi dengan Perum Bulog di daerah masing-masing sebagai persiapan pelaksanaan. Pengecekan kualitas beras menjadi hal yang cukup penting sebelum proses distribusi ke titik bagi.
"Catatan untuk Bulog wilayah Papua dengan keterbatasan transportasi, angkutan, gudang, mohon segera digerakkan, sehingga menjadi prioritas untuk daerah-daerah yang remote [terpencil] dulu. Kami berharap penyaluran bantuan pangan tahap ini bisa 100%," tutur Rachmi.
Berdasarkan data Bapanas, realisasi penyaluran bantuan pangan tahap pertama yang merupakan alokasi Februari dan Maret tahun 2026 telah berhasil menyasar 33,14 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau 99,7%. Secara kuantitas, total beras yang tersalurkan sebanyak 664,88 ribu ton dan minyak goreng sebanyak 132,97 ribu kiloliter.
Sementara bantuan pangan beras tahap kedua ini dialokasikan dengan total beras sebanyak 997,2 ribu ton dan akan digelontorkan kepada 33,24 juta KPM masing-masing 10 kg dengan alokasi 3 bulan. Total anggaran yang telah disiapkan pemerintah sebesar Rp17,52 triliun.
Bapanas melaporkan alokasi program bantuan pangan beras pada 2026 akan lebih banyak dibandingkan dengan 2025. Program bantuan pangan pada tahun sebelumnya telah terlaksana untuk 4 bulan alokasi, Juni-Juli dan Oktober-November. Sementara untuk pelaksanaan program bantuan pangan pada 2026 setidaknya akan dijalankan sebanyak 5 bulan alokasi.
Inflasi
BPS mencatat, beras mengalami inflasi sepanjang paruh pertama 2026. Tingkat inflasi tahunan beras pada Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni 2026, masing-masing sebesar 3,44%, 3,61%, 3,71%, 4,36%, 4,55%, dan 3,98%.
Pada Juli 2026, beras berpotensi kembali mengalami inflasi. Ini mengingat per pekan keempat Juli 2026, harga rerata nasional beras medium dan premium sama-sama naik sebesar 0,47% dibandingkan dengan Juni 2026.
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan, per 2 Agustus 2026, harga rerata nasional beras medium di tingkat konsumen senilai Rp13.861/kg. Harga tersebut telah naik 1,66% sejak awal Januari 2026 dan masih di atas rerata nasional harga eceran tertinggi (HET) beras medium yang dipatok Rp13.500/kg.
Dalam periode perbandingan yang sama, harga rerata nasional beras premium juga naik 1,59% menjadi Rp15.544/kg. Harga tersebut masih di atas rerata nasional HET beras premium yang ditetapkan Rp14.900/kg.
(mfd)
