"Di sinilah posisi Indonesia sebagai pasar sepeda motor terbesar ketiga di dunia seharusnya dimanfaatkan untuk menarik investasi industri komponen inti," katanya.
Adapun Yannes menjelaskan setidaknya terdapat tiga risiko utama apabila proyek motor listrik nasional ini tetap dijalankan.
Pertama, potensi kapasitas produksi menganggur karena investasi pabrik tumbuh lebih cepat dibandingkan perkembangan pasar motor listrik yang hingga kini pangsanya masih di bawah 1%. Kondisi tersebut membuat skala ekonomi industri sulit tercapai sehingga dapat membebani pelaku usaha.
Risiko kedua adalah ketergantungan industri terhadap pengadaan pemerintah. Yannes mengatakan dukungan pemerintah memang diperlukan sebagai anchor market pada tahap awal, namun tidak boleh berlangsung tanpa batas waktu.
"Dukungan pemerintah memang penting sebagai anchor market pada tahap awal, tetapi jika berlangsung tanpa batas waktu dan tanpa peningkatan kewajiban kandungan lokal, itu belum mencerminkan pasar yang benar-benar sehat," jelasnya.
Sementara itu, risiko ketiga adalah Indonesia hanya menjadi basis perakitan. Saat ini sekitar 40%-50% nilai motor listrik masih berasal dari baterai dan sistem penggerak (drivetrain) yang sebagian besar masih diimpor.
Dengan demikian, pemerintah perlu memastikan industri baterai nasional yang tengah dikembangkan mampu menopang ekosistem motor listrik dalam negeri.
Selain itu, pengadaan kendaraan listrik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, maupun Polri perlu dikaitkan dengan target peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), transfer teknologi, dan evaluasi yang terukur.
Setelah fondasi industri tersebut terbentuk, insentif bagi konsumen dapat diberikan secara bertahap mengikuti tingkat TKDN yang dicapai.
Di saat yang sama, pemerintah juga perlu menjaga kepastian kebijakan dalam jangka panjang agar investasi di sektor otomotif, yang umumnya membutuhkan waktu 10-20 tahun untuk mencapai titik impas (break even point/BEP), tidak terganggu akibat perubahan arah kebijakan.
"Mengingat investasi dalam otomotif membutuhkan BEP [break even point/BEP] 10-20 tahun (tergantung jenis industrinya), maka kebijakan ini perlu dikawal secara ketat agar tidak berubah lagi setelah pergantian kabinet," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, kepastian peluncuran motor listrik nasional mulanya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara Panen Raya TNI dalam Mendukung Program Ketahanan Pangan di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (17/6/2026).
Prabowo mengatakan akan meluncurkan motor listrik nasional dalam beberapa pekan ini.
"Sebentar lagi kita sudah punya motor nasional. Saya akan launching [meluncurkan] beberapa minggu ini motor listrik nasional," ujar Prabowo.
Di sisi lain, ia menegaskan pemerintah tidak hanya menargetkan hadirnya motor listrik nasional, tetapi juga ingin membangun industri kendaraan nasional yang mampu menghasilkan mobil buatan anak bangsa.
"Kita akan punya motor buatan anak-anak Indonesia, kita [juga] akan punya mobil buatan anak-anak Indonesia," tegasnya.
(ain)
