Selisih Keekonomian
Kondisi tersebut justru memperkecil selisih harga keekonomian antara biodiesel berbasis sawit dan solar konvensional.
"Dengan gap keekonomian yang mengecil, beban subsidi per liter yang harus dibayarkan oleh BPDP kepada produsen biodiesel justru berkurang," tutur Wahyu.
Traderindo mencatat, pada perdagangan Selasa (21/72026), minyak mentah Brent ditutup menguat 2% ke level US$91,01/barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) naik ke US$84,91/barel.
Adapun, harga CPO Senin (20/72026) pada kontrak berjangka di Kuala Lumpur naik 0,9% menjadi sekitar RM4.635 per ton (setara dengan US$1.131) atau tertinggi sejak 23 Juni 2026.
“Pemerintah melalui BPDP kan membayar selisih harga berupa insentif dari PE jika biaya produksi biodiesel [HIP] lebih mahal dibandingkan dengan harga keekonomian solar fosil. Kalau solar fosil harganya naik, maka selisihnya akan semakin menyempit,” jelasnya.
Adapun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut insentif biodiesel yang berasal dari BPDP sepanjang 2026 mencapai Rp32 triliun, turun 31,9% dibandingkan dengan insentif biodiesel sepanjang 2025 yang senilai Rp47 triliun.
Menurut Wahyu, angka ini masih sanggup menopang insentif B40 dan B50 hingga akhir tahun ini.
“Masih bisa dengan angka segitu, melihat harga minyak fosil masih mengalami kenaikan,” kata dia.
Adapun, Wahyu mengatakan dengan besaran PE 12,5% pendanaan B50 harusnya tetap berjalan meskipun terdapat potensi pergeseran volume ekspor untuk kebutuhan domestik.
Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyatakan akan ada pergeseran volume ekspor 5%—10% atau tertekan 4—4,1 juta ton dibandingkan dengan tahun lalu untuk kebutuhan biodiesel.
“Memang tantangannya ada dari besarnya volume ekspor yang akan diambil PE-nya, tetapi ini tergantung pada kesanggupan eksportir,” ungkap Wahyu.
Sebelumnya, Ketua Umum Gapki Eddy Martono menegaskan pengusaha kelapa sawit nasional masih sanggup menanggung beban PE CPO 12,5% di tengah implementasi mandatori B50.
"Untuk saat ini PE CPO 12,5% belum berubah walaupun mandatori sudah B50. Saat ini tidak ada masalah dengan beban PE tersebut," ujar Eddy saat dihubungi, Selasa (14/7/2026).
Eddy juga memastikan lonjakan kebutuhan kelapa sawit untuk sektor energi tidak akan mengganggu stabilitas pasokan untuk kebutuhan konsumsi lainnya.
Berdasarkan proyeksi Gapki, implementasi B50 untuk periode Juli hingga Desember tahun ini akan menyedot bahan baku CPO sekitar 1,74 juta ton.
Sepanjang 2027 atau tahun depan, Gapki memproyeksikan kebutuhan bahan baku CPO untuk energi akan melonjak hingga sekira 3,5 juta ton.
Adapun, di tengah tren produksi CPO yang cenderung stagnan di angka 53 juta ton seperti tahun lalu, Eddy menekankan pentingnya langkah strategis untuk menggenjot produktivitas lahan sawit.
Jalan keluar utama yang harus segera dieksekusi pemerintah dan pelaku usaha adalah mempercepat program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting.
"Dengan kondisi produksi stagnan, maka yang harus ditingkatkan adalah peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas. Ini bisa dicapai dengan mempercepat PSR karena kendalanya memang di sini," jelas Eddy.
(smr/wdh)
