Walhasil, dalam rentang 1—2 tahun ke depan, Kementerian ESDM akan fokus menyiapkan ekosistem industri hulu dan bahan bakunya di dalam negeri.
"Kita tidak ingin begitu kita terapkan E20, etanolnya justru kita impor. Maka sekarang kita mempersiapkan industrinya dahulu," ujar Bahlil.
Adapun komoditas utama yang diproyeksikan menjadi bahan baku pembuatan bioetanol di Indonesia meliputi singkong, tebu, dan jagung.
Dalam pelaksanaannya, Bahlil mengatakan tidak langsung menerapkan campuran E20, melainkan secara bertahap dimulai dari E10 pada 2027.
"Bertahap, bertahap. Mungkin kita akan bertahap di E10 dahulu ya. E10 mungkin 2027 dan langsung ke E20. Jadi golnya itu mungkin setelah perencanaannya selesai," kata Bahlil.
Adapun, strategi pentahapan ini mengadopsi keberhasilan program biodiesel berbasis kelapa sawit yang telah melampaui berbagai tingkatan campuran bahan bakar solar.
Untuk diketahui saat ini Indonesia telah menerapkan mandatori B50 alias bahan bakar solar fosil yang dicampur 50% bahan bakar nabati berbahan dasar minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO).
"Kita melakukan copy paste dari strategi yang dilakukan oleh B10, B20, B30 sampai sekarang B50," tutur Bahlil.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan akan membangun sedikitnya 30 pabrik etanol nasional, bahkan hingga 50 pabrik, sebagai upaya mengejar penerapan mandatori bahan bakar minyak dengan campuran 20% etanol atau E20.
Keputusan itu disampaikan Prabowo dalam acara panen raya serentak di 43 titik di Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026).
Prabowo mengatakan Indonesia saat ini telah mampu melakukan penerapan pencampuran bensin dengan etanol 10% atau E10.
Namun, berdasarkan paparan yang diterimanya, Indonesia dinilai mampu langsung menargetkan implementasi E20.
"Hari ini saya dipaparkan, dikasih lihat tadi—saya minta maaf tadi saya lama melihat pameran — itu ada tadi sudah mulai kita mampu menuju E10, etanol 10. Jadi nanti bensin bisa dicampur dengan 10% etanol,” katanya.
"Tadi para petugas mengatakan kita bisa sampai E20. Butuh pabrik, tadi pabriknya yang baru kita miliki baru satu pabrik. Tadi saya putuskan kita akan bangun minimal 30 pabrik etanol, kalau perlu sampai 50 pabrik," tambah Prabowo.
Dia juga turut membandingkan perkembangan pemanfaatan bioetanol Indonesia dengan sejumlah negara lain. Ia menyebut India telah menerapkan E20, sementara Brasil bahkan telah menggunakan E100 atau bahan bakar berbasis etanol murni.
"Masak Indonesia enggak bisa? Indonesia bisa kan? Bisa? Bisa!" Tegasnya.
Adapun, untuk mendukung target ini Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyatakan Pemerintah akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 40/2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel).
Eniya menyatakan revisi aturan ini dilakukan agar implementasi pencampuran bioetanol ke bahan bakar minyak (BBM) dapat berjalan optimal.
"Ada undangan untuk membahas revisi Perpres 40 yang mengatur gula dan etanol. Kita sesuaikan dengan arahan Pak Presiden untuk menambah target tersebut," ujar Eniya saat ditemui dalam agenda Pekan Riset Sawit Indonesia 2026, Senin (20/7/2026).
Revisi regulasi ini juga mencakup pengaturan kapasitas pencampuran (blending) serta pembukaan ruang yang lebih luas bagi keterlibatan sektor swasta.
Pemerintah juga berencana menerapkan skema mandatori bioetanol bagi swasta seperti yang sukses diterapkan pada program biodiesel.
"Kita mendorong agar swasta juga bisa memproduksi. Jadi tidak hanya melihat BUMN. Konsep arahan Pak Menteri [ESDM] adalah mengadopsi kesuksesan program biodiesel ke bioetanol," kata Eniya.
-- Dengan asistensi Dovana Hasiana
(smr/wdh)
