Namun ia mengingatkan agar PFII menekankan pentingnya mitigasi risiko, arbitrase peraturan, dan penerapan ketentuan conflicting of interest yang ketat dalam kelembagaannya. Selain itu, Ia juga mengingatkan penggunaan insentif fiskal di PFII supaya dapat memberikan keuntungan kepada negara.
“Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa pemberian fasilitas fiskal harus diarahkan pada prinsip conditional tax incentives Dengan mempertimbangkan pemenuhan indikator kinerja yang jelas, antara lain penyerapan tenaga kerja lokal, transfer teknologi, dan penciptaan nilai tambah investasi pada sektor riil” katanya.
Juru bicara Parta Gerindra, Kardaya Warnika menyebut bahwa partainya memahami dinamika diskursus dan kekhawatiran yang berkembang di tengah masyarakat terkait pembentukan PFII Khususnya mengenai isu eksklusifitas kawasan dan perlindungan kedaulatan hukum nasional.
“Melalui forum yang terhormat ini kami meyakinkan seluruh rakyat Indonesia bahwa PFII didesain dengan pagar-pagar pengawasan konstitusional yang sangat ketat, sehingga tidak akan pernah menjadi wilayah yang kebal hukum apalagi menjadi tempat berlindung bagi praktik kejahatan finansial PFII murni dibangun sebagai mesin penggerak akselerasi ekonomi nasional,” katanya.
Partai Nasional Demokrat (Nasdem) melalui juru bicaranya Thoriq Majiddanor berpandangan bahwa kerangka regulasi PFII telah selaras dengan tujuan mengeskalasi masuknya investasi asing dan memitigasi resiko terhadap stabilisasi sistem keuangan nasional sekaligus membentengi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Nasdem juga mendukung formulasi perpajakan yang diberikan di PFII berupa tax holiday selama 50 tahun pada sektor inti, pengecualian PPH atas penghasilan dari luar Indonesia, pembebasan withholding tax,hingga fasilitas PPN tidak dipungut.
“Kendati demikian, Fraksi Partai Nasdem mengingatkan agar persyaratan kualifikasi tertentu bagi penerima fasilitas yang didelegasikan melalui Peraturan Menteri pada pasal 55 dirumuskan secara ketat dengan mengadopsi economic substance requirement dan standar OECD,” katanya.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti soal kepastian hukum di wilayah PFII yang perlu dijaga agar iklim investasi tetap sehat. PKS juga menyoroti soal penerapan prinsip GCG dan pengawasan yang mampu mencegah pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya.
“Fraksi PKS berpendapat, keterbukaan beneficial ownership merupakan syarat penting. Standar tersebut harus mengikuti praktik internasional yang berlaku. Langkah ini penting untuk mencegah penghindaran pajak dan pendanaan terorisme. Transparansi juga akan memperkuat reputasi Indonesia di mata investor global,” kata Amin AK, Juru bicara PKS.
Andi Yuliani Paris, juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) berpandangan bahwa pengembangan PFII tidak boleh menimbulkan dualisme hukum, maupun menciptakan kawasan yang terlepas dari sistem hukum nasional.
“Penerapan standar internasional diperlukan untuk meningkatkan daya saing, namun tetap harus selaras dengan konstitusi, kedaulatan hukum nasional, serta sistem peradilan Indonesia,” katanya.
Selain itu, Fraksi PAN juga mendukung pengaturan yang menegaskan larangan bagi pelaku usaha di wilayah PFII untuk menghimpun dana masyarakat dari luar wilayah tersebut di dalam wilayah negara kesatuan Indonesia, kecuali sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
Terakhir, juru bicara fraksi Partai Demokrat Wahyu Sanjaya meminta dalam pembentukannya, PFII tidak boleh mengurangi kedaulatan dan kewenangan negara, menjamin tata kelola yang akuntabel, menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, menghindari distorsi terhadap industri keuangan domestik.
Selain itu, PFII harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas fiskal, memperkuat pencegahan kejahatan keuangan untuk menjaga integritas PFI, serta memastikan keberhasilannya diukur dari kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
“Berdasarkan berbagai catatan di atas, fraksi Partai Demokrat memandang bahwa pembentukan Pusat Financial International Indonesia merupakan langkah strategis untuk memperkuat daya saing Indonesia di tengah semakin ketatnya kompetisi pusat keuangan global,” katanya.
(ell)
