Di sisi lain, industri sawit nasional juga dituntut untuk tetap menjaga kelangsungan ekspor CPO secara berkelanjutan.
Adapun, Jatmiko mengatakan sektor hulu kini menghadapi berbagai tantangan operasional, mulai dari tingkat produktivitas yang belum optimal hingga lonjakan biaya input akibat kenaikan harga minyak bumi, pupuk, dan upah tenaga kerja tahunan.
“Sektor hulu jangan sampai keteteran,” katanya.
Guna memenuhi kebutuhan B50 tanpa mengorbankan pasar ekspor, menurut Jatmiko, kuncinya terletak pada peningkatan produktivitas perkebunan rakyat atau Perkebunan Sawit Rakyat (PSR).
Saat ini, komposisi kepemilikan lahan kelapa sawit nasional didominasi oleh swasta sebesar 53% dan perkebunan rakyat sebesar 42%, sedangkan perkebunan negara (BUMN) melalui PTPN hanya memegang porsi 5%.
Peningkatan produktivitas pada perkebunan milik rakyat dinilai menjadi jalan keluar paling realistis untuk mengatasi potensi selisih pasokan (supply gap) CPO nasional.
"Kita berandai-andai, seandainya produktivitas perkebunan masyarakat naik 1 ton saja, itu akan ada tambahan suplai CPO sebesar 6 juta ton. Kebutuhan B50 bisa langsung dijalankan. Ini gap yang mesti kita jawab bersama," pungkas Jatmiko.
Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) memprediksi program mandatori biodiesel B50 bakal membutuhkan minyak kelapa sawit mentah sekitar 16 juta ton, meningkat 3—4 juta ton dari kebutuhan untuk B40 sekitar 12 juta ton.
Ketua Umum Gapki Eddy Martono menyatakan kebutuhan tambahan CPO tersebut kemungkinan besar bakal membuat ekspor produk olahan minyak sawit atau processed palm oil tergerus sekitar 3 juta ton, lantaran digunakan untuk kebutuhan domestik.
Akan tetapi, karena program B50 baru diterapkan pada Juli 2026, penurunan ekspor diperkirakan hanya sekitar separuhnya atau sekitar 1,5 juta ton.
Dia menilai penurunan porsi ekspor, ditambah dengan upaya intensifikasi melalui peremajaan sawit rakyat serta replanting oleh perusahaan, masih akan menjaga pasokan CPO tetap memadai untuk program B50.
“Untuk pemberlakuan B50 satu semester membutuhkan tambahan sekitar 1,5 juta ton. Untuk B50 cukup dengan intensifikasi dengan Peremajaan Sawit Rakyat [PSR] dan replanting perusahaan,” kata Eddy ketika dihubungi, Kamis (2/4/2026).
Adapun, sepanjang 2025 Gapki mencatat produksi CPO mencapai 51,66 juta ton, tumbuh 7,26% dibandingkan dengan produksi 2024 sebanyak 48,16 juta ton.
Di sisi lain, produksi olahan minyak sawit tercatat sebesar 4,89 juta ton, naik 6,41% dibandingkan dengan 2024 sejumlah 4,59 juta ton.
Eddy menyatakan agar program B50 berjalan secara optimal, seharusnya produksi CPO dapat ditingkatkan ke level 55—60 juta ton.
(smr/wdh)
