Iwan menambahkan peringkat nasional jangka pendek C menunjukkan kapasitas yang tidak pasti untuk pembayaran tepat waktu atas komitmen keuangan relatif terhadap emiten atau obligasi lain di negara atau serikat moneter yang sama.
Adapun, Fitch juga menurunkan peringkat nasional jangka panjang ke C untuk Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap I dan II.
Sementara itu, Fitch turut menurunkan peringkat nasional jangka panjang ke C dari A untuk Obligasi I Pos Indonesia Tahun 2022.
Peringkat Nasional Jangka Pendek F1 menunjukkan kapasitas terkuat untuk pembayaran tepat waktu atas komitmen keuangan relatif terhadap emiten atau obligasi lain negara yang sama.
Berdasarkan skala Peringkat Nasional dari Fitch, peringkat ini ditetapkan terhadap risiko gagal bayar terendah dibandingkan dengan yang lain di negara atau serikat moneter yang sama.
“Penurunan peringkat oleh Fitch tersebut tidak memiliki dampak signifikan baik terhadap kegiatan operasional maupun kelangsungan usaha perseroan,” kata Iwan.
Audit Danantara
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tengah melakukan audit terhadap PT Pos Indonesia, menyusul mundurnya Direktur Utama Daud Joseph pada Kamis (2/7/2026).
Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara, Rohan Hafas mengatakan bahwa PT Pos Indonesia saat ini tengah menghadapi persoalan pelik yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun.
Dari proses evaluasi yang sedang berjalan, Danantara menemukan berbagai penyimpangan tata kelola, termasuk indikasi manipulasi laporan keuangan.
"Kami juga menerima laporan serta menemukan indikasi berbagai penyimpangan, termasuk dugaan rekayasa keuangan, yang saat ini sedang ditindaklanjuti melalui mekanisme audit dan investigasi sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Rohan dalam keterangan tertulis, Jumat (3/7/2026).
Ia memastikan bahwa Danantara tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk praktik lancung yang merusak tata kelola perusahaan milik negara.
"Satu per satu persoalan yang selama ini membebani perusahaan harus kami bereskan. Tidak ada ruang bagi praktik yang merusak tata kelola perusahaan. Seluruh temuan akan ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan sesuai proses hukum," tambahnya.
Sebagai informasi, kinerja keuangan PT Pos Indonesia (Persero) sepanjang tahun 2025 mencatat penurunan yang cukup signifikan akibat berakhirnya proyek-proyek besar dari pemerintah, seperti distribusi bantuan pangan.
Perusahaan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp3,97 triliun, yang berarti mengalami penurunan sekitar 20% dibandingkan realisasi tahun 2024 yang mencapai Rp5 triliun, serta hanya mencapai 63% dari target awal sebesar Rp6,2 triliun.
Sejalan dengan merosotnya pendapatan, laba bersih (net income) PT Pos Indonesia pada 2025 tercatat sebesar Rp306 miliar (atau dilaporkan sekitar Rp300 miliar secara pembulatan EBITDA), anjlok jauh dari target yang ditetapkan perusahaan sebesar Rp860 miliar.
Penurunan paling drastis terjadi pada sektor bisnis logistik yang pendapatannya menyusut dari Rp2 triliun menjadi hanya Rp600 miliar karena minimnya penugasan distribusi bansos sepanjang 2025.
(naw)
