"Kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang, langsung ngomong di TikTok, langsung aku kirim tim untuk selesaikan. Nggak usah susah-susah," tegasnya.
Di sisi lain, tak hanya untuk pimpinan daerah, RI 1 juga meminta jajaran TNI dan Polri, mulai dari komandan distrik militer (Dandim), kepala kepolisian resor (Kapolres), hingga kepala kepolisian sektor (Kapolsek) ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG.
Meski begitu, Prabowo menegaskan pengawasan harus dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan, bukan menjadi sarana mencari keuntungan.
"Periksa yang artinya baik. Jangan manggil-manggil mau ngerjain. Jangan. Manggil-manggil minta setoran," tekannya.
Pada bagian lain, sebelumnya, BGN menemui Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih. Dalam pertemuan tersebut, BGN menyerahkan rencana aksi atas 10 rekomendasi dan kajian KPK soal potensi praktik korupsi pada program MBG.
"Kami bentuk tim, lalu kami mendiskusikan 10 temuan tersebut dan kami menyusun rencana tindaknya. Secara formal tadi kami menyampaikan rencana tindak tersebut kepada beberapa pimpinan [KPK]," kata Wakil Kepala BGN Agustina Arumasari dikutip, Selasa (07/07/2026).
Menurut dia, beberapa rencana aksi sebenarnya sudah dimulai BGN pada program MBG yang sedang berlangsung. Beberapa rencana aksi yang sudah dimulai tersebut antara lain perbaikan data penerima program MBG dan mekanisme pembayaran kepada yayasan SPPG.
"Tadi kami diskusi hangat soal itu. Bagaimana caranya untuk memperbaiki, bagaimana caranya mencegah kebocoran-kebocoran yang selama ini terjadi," ujar dia.
Dia pun mengatakan, pimpinan KPK memberi pesan khusus agar BGN fokus pada daftar penerima manfaat. Lembaga antirasuah tersebut berharap program MBG memang diterima oleh kelompok anak yang butuh diintervensi asupan gizinya.
"Tentu saja itu nanti menjadi PR [pekerjaan rumah] kami yang akan dimonitor oleh Deputi Pencegahan [KPK]," kata Agustina.
(prc/ell)
