Struktur industri nasional dinilai rapuh karena masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bahan baku impor, padahal bahan baku tersebut sebenarnya tersedia di dalam negeri.
"Selama dukungan kebijakan pemerintah terhadap produk lokal dan integrasi ekosistem industrinya masih 'nanggung', nilai PMI ini tidak akan konsisten berada dalam zona ekspansif. Dampaknya, tidak akan ada investasi baru yang signifikan di sektor manufaktur," tegas Redma.
Ia juga menambahkan bahwa inkonsistensi regulasi dan lemahnya penegakan aturan di lapangan membuat sektor manufaktur sangat rentan terhadap guncangan pasar, baik di tingkat domestik maupun global.
“APSyFI berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk membenahi struktur industri ini demi menyelamatkan sektor tekstil nasional dari keterpurukan yang lebih dalam.” katanya.
Diberitakan sebelumnya, aktivitas manufaktur Indonesia pada Juni mengalami kontraksi. Penurunan permintaan menjadi penyebab. Pada Rabu (1/7/2026), S&P Global melaporkan aktivitas manufaktur yang diukur dengan PMI untuk periode Juni ada di 46,9. Turun dari posisi Mei yang sebesar 50.
PMI di bawah 50 menandakan aktivitas yang mengalami kontraksi, bukan ekspansi. Skor PMI 46,9 menjadi yang terendah dalam setahun terakhir.
"Permintaan baru (new orders) mengalami penurunan terdalam sejak April tahun lalu. Beban kerja yang menurun ikut menyebabkan penurunan pembelian bahan baku dan penciptaan lapangan kerja," ungkap keterangan tertulis S&P Global.
Dari sisi harga, terjadi kenaikan yang substansial. Biaya input mengalami lonjakan tertinggi sejak September 2013. Sebagai respons, dunia usaha pun menaikkan harga produk dengan laju tercepat dalam hampir 13 tahun.
Permintaan juga tercatat turun cukup tajam. New orders turun untuk kali pertama dalam tiga bulan, dengan laju tercepat dalam setahun terakhir. Dunia usaha mengungkapkan bahwa ini terkait dengan penurunan daya beli konsumen, akibat harga yang melambung tinggi.
(ain)
