Bahlil menambahkan, PLN harusnya dapat memberikan informasi lebih awal terkait jenis batu bara yang dibutuhkan pembangkit agar dapat disesuaikan dengan batu bara yang dipasok melalui domestic market obligation (DMO).
“Nah, kalau pemerintah memberikan DMO teknisnya, kan kamu perusahaan gitu loh. Jangan 'air sudah di batang leher' baru teriak,” tambahnya.
Dia menguraikan kebutuhan batu bara untuk PLTU PLN sepanjang tahun ini adalah sebanyak 154 juta ton. Sementara itu, dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026, suplai batu bara untuk dalam negeri ditargetkan sebanyak 180 juta ton.
Khusus untuk batu bara PLN, Bahlil menyebut kontrak yang sudah dikuasai PLN adalah sebesar 134 juta ton dan telah meningkat menjadi 141 juta ton.
"Artinya 1 Januari sampai Juni dari 154 juta itu tinggal 13 juta ton. Masak batu bara habis pada bulan 6? Ini ilmu abuleke [omong kosong] apalagi? Kayaknya kita jujur-jujur saja, berarti ada sesuatu," terang Bahlil.
Untuk menyelesaikan masalah ini, saat ini pemerintah sudah membentuk tim pengadaan batu bara yang melibatkan perwakilan PLN, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektur Jenderal Kementerian ESDM.
Bahlil menyatakan tim pengadaan batu bara dibentuk agar insiden kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik yang sempat terjadi pada 2022 tidak terulang.
Bahlil mengaku cukup geram jika kondisi pada 2022 tersebut kembali terulang tahun ini. Walhasil, tim tersebut dibentuk untuk mengawasi pengadaan batu bara untuk PLTU PLN dan swasta.
Bahlil bahkan membuka potensi melibatkan aparat penegak hukum (APH) dalam tim besutannya tersebut.
“Kan 2022 kan kejadian begini juga. Ini bukan kejadian baru bagi PLN. [Pada] 2022 juga begini. Masak tiap tahun kita masalah begini terus? Menurut kami, dari pihak regulator melihat, kalau ini tidak diawasi, kita tidak mau lagi seperti ini terus,” kata Bahlil kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (22/6/2026).
Sebelumnya, PLN mulai menerapkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa awal bulan ini. Saat itu, manajemen PLN beralasan terjadi permasalahan teknis pada pembangkit besar di sistem Jamali.
Gelombang pemadaman listrik awal bulan itu berlanjut sampai saat ini kendati manajemen PLN belakangan menegaskan telah mengendalikan persoalan defisit setrum tersebut.
Akan tetapi, dalam pemadaman yang terjadi beberapa hari belakangan dijelaskan terjadi gegara terdapat pemeliharaan jaringan.
“Tadi malam satu pembangkit besar berhasil dipulihkan dan sinkron dengan sistem kelistrikan di Pulau Jawa dan mulai memasok listrik untuk sistem di Pulau Jawa,” kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (22/6/2026).
Darmawan menegaskan pasokan batu bara kualitas medium yang dibutuhkan PLTU perseroan dan swasta mulai mengalir, sehingga memperkuat ketahanan dan sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
Selain itu, dia menyatakan bakal melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok batu bara dan memperkuat pembangkit perseroan serta pihak swasta.
“Untuk itu, sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan terhadap masyarakat karena minggu lalu ada gangguan pemadaman bergilir,” tegasnya.
-- Dengan asistensi Sabrina Mulia Rhamadanty
(azr/wdh)
