Dia menguraikan taksasi kebutuhan batu bara untuk PLTU PLN sepanjang tahun ini adalah sebanyak 154 juta ton. Sementara itu, dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026, suplai batu bara untuk dalam negeri sebanyak 180 juta ton.
Khusus untuk batu bara PLN, Bahlil menyebut kontrak yang sudah dikuasai perseroan adalah sebanyak 134 juta ton dan telah meningkat menjadi 141 juta ton.
"Artinya 1 Januari sampai Juni, dari 154 juta itu tinggal 13 juta ton. Masak batu bara habis pada bulan 6? Ini ilmu abuleke [omong kosong] apalagi? Kayaknya kita jujur-jujur saja, berarti ada sesuatu," terang Bahlil.
Untuk menyelesaikan masalah ini, saat ini pemerintah sudah membentuk tim pengadaan batu bara yang melibatkan perwakilan PLN, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektur Jenderal Kementerian ESDM.
"Pengadaannya harus transparan dan saya minta aparat penegak hukum awasi supaya jangan kelakuan begini setiap tahun muncul terus," ungkap Bahlil.
Sebelumnya, Bahlil menyatakan tim pengadaan batu bara dibentuk agar insiden kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik yang sempat terjadi pada 2022 tidak terulang.
Dia mengaku cukup geram jika kondisi pada 2022 tersebut kembali terulang tahun ini. Walhasil, tim tersebut dibentuk untuk mengawasi pengadaan batu bara untuk PLTU PLN dan swasta atau independent power producer (IPP).
Bahlil bahkan membuka potensi melibatkan aparat penegak hukum (APH) dalam tim besutannya tersebut.
“Kan 2022 kan kejadian begini juga. Ini bukan kejadian baru bagi PLN. [Pada] 2022 juga begini. Masak tiap tahun kita masalah begini terus? Menurut kami, dari pihak regulator melihat, kalau ini tidak diawasi, kita tidak mau lagi seperti ini terus,” kata Bahlil kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (22/6/2026).
Di sisi lain, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengklaim PLN sedang melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok batu bara dan penguatan pembangkit.
Langkah tersebut dilakukan, untuk meminimalisir pemadaman bergilir yang belakangan terjadi di sebagian wilayah di Pulau Jawa.
“Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan pembangkit kami berjalan dengan lancar. Upaya penguatan pembangkit juga berjalan dengan baik,” kata Darmawan dalam konferensi pers, mengutip tayangan Garuda TV, Minggu (21/6/2026) malam.
“Kami juga mengupayakan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pembangkitan. Kami mengupayakan terbaik agar perbaikan yang sedang berlangsung bisa terus terjaga dan terus ditingkatkan,” klaim dia.
Darmawan mengumumkan satu dari dua PLTU di Pulau Jawa yang mengalami gangguan telah pulih kembali, sehingga pemadaman bergilir yang belakangan terjadi diklaim dapat diminimalisir.
Dia menjelaskan bahwa satu PLTU milik IPP tersebut berhasil dipulihkan dan kembali masuk ke dalam sistem kelistrikan Pulau Jawa, pada Minggu (21/6/2026) pukul 18.00 WIB.
“Malam ini kami menyampaikan kabar yang baik, salah satu pembangkit berhasil dipulihkan. Tadi 18.00 sudah sinkron dengan sistem kelistrikan Pulau Jawa dan mulai memasok listrik untuk menambah keandalan sistem kelistrikan di Pulau Jawa,” ujar dia.
(smr/wdh)
