"Terhadap berbagai permasalahan yang muncul, Kemnaker tidak menutup mata. Justru kami menjadikan seluruh temuan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola program pada angkatan berikutnya," tutur dia.
Kemnaker sendiri, kata dia, juga telah membuat garis besar poin yang dievaluasi dalam tahap pelaksaaan pertama, sebelum kembali masuk pada program tahap kedua.
Beberapa evaluasi tersebut adalah penguatan sistem digital; peningkatan kualitas perusahaan mitra; serta penguatan monitoring pengawasan dan kualitas pembelajaran.
"Kami ingin memastikan setiap peserta memperoleh pembelajaran yang berkualitas dari perusahaan, sehingga akan diterapkan pedoman pelaksanaan, kurikulum pembelajaran, dan indikator capaian kompetensi yang lebih jelas," kata dia.
Dalam tahap kedua ini, Kemnaker juga akan menngkatkan manfaat kepada peserta lewat fasilitasi sertifikasi kompetensi BNSP secara gratis.
"Sehingga, kompetensi yang diperoleh selama magang dapat diakui secara formal dan meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja."
Sejumlah peserta magang nasional sebelumnya meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan perbaikan sistem dan pengawasan.
Para peserta mengapresiasi manfaat program bagi lulusan baru, tapi tetap menilai masih terdapat sejumlah kendala teknis dan operasional yang perlu dibenahi.
Meski membantu lulusan baru mendapat pengalaman kerja, salah seorang peserta bernama Nuramalina menyoroti sistem yang kerap amsih bermasalah saat pelaksaan maupun pendaftaran program.
Tidak hanya itu, ia juga mengaku masih menemukan laporan mengenai perusahaan yang diduga tidak menjalankan program sesuai ketentuan.
Mulai dari peserta yang tidak mendapatkan pengalaman magang sebagaimana mestinya hingga perlakuan yang dianggap tidak adil. Ia berharap pemerintah tidak hanya memperbaiki platform digital, tetapi juga meningkatkan sistem monitoring terhadap pelaksanaan magang di lapangan.
“Ada kasus-kasus yang bahkan sempat viral di media sosial. Memang sebagian sudah ditangani, tetapi pengawasan terhadap perusahaan mitra masih perlu diperkuat agar peserta mendapatkan hak dan pengalaman yang sesuai,” katanya kepada Bloomberg Technoz.
Pemerintah kembali membuka kedua program tersebut pada semester II tahun ini. Program magang sebanyak 150.000 peserta. Sementara, untuk pelatihan vokasi khusus untuk lulusan SMA-SMK mencapai 220.000 orang.
Pekerja yang terkenal pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 50.000 orang. Secara total, program terbuka kepada sebanyak 420.000 orang. Anggaran yang disediakan mencapai sekitar Rp6,26 triliun.
Program tersebut menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah sepanjang semester kedua tahun ini, dengan total kucuran anggaran mencapai sekitar Rp26,34 triliun.
(ain)
