Iran berupaya mengklaim kendali atas selat tersebut setelah AS dan Israel melancarkan serangan terhadap negara itu. Teheran menolak memberikan akses bagi kapal-kapal yang belum memperoleh izin sebelumnya dan secara efektif menutup jalur pelayaran tersebut.
Sejak saat itu, Iran memberi sinyal bahwa mereka berencana mengelola Selat Hormuz, baik secara mandiri maupun bersama negara-negara Teluk lainnya yang bertetangga.
Pekan lalu, misalnya, Iran menyatakan bahwa kapal-kapal harus mendapatkan izin dari pihaknya untuk melintasi jalur perairan tersebut dan diwajibkan memiliki polis asuransi khusus. Untuk saat ini polis tersebut diberikan secara gratis, namun kebijakan itu dinilai berpotensi menjadi jalan bagi penerapan biaya di kemudian hari.
Di saat yang sama, industri pelayaran global serta negara-negara di luar kawasan yang bergantung pada perdagangan maritim memperingatkan agar Iran tidak dibiarkan menormalisasi penerapan biaya tersebut. Mereka berpendapat langkah itu dapat membuka jalan bagi penerapan tarif di jalur-jalur pelayaran internasional penting lainnya.
Nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran melarang penerapan biaya transit selama periode negosiasi selama 60 hari. Namun setelah periode tersebut berakhir, kesepakatan itu membuka ruang bagi pengaturan baru yang dapat dikembangkan oleh Oman dan Iran bersama negara-negara Teluk lainnya.
Dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Rabu, Iran dan Oman mengumumkan bahwa mereka akan memulai proses untuk mencapai kesepakatan mengenai pengelolaan Selat Hormuz di masa depan, termasuk biaya yang berkaitan dengan pengaturan lalu lintas pelayaran.
“Saya tidak mengetahui ada satu pun negara di dunia yang mendukung penerapan tarif atau biaya untuk penggunaan selat,” kata Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Rabu (24/6). “Itu tidak akan terjadi.”
(bbn)
