Instansi
Contoh Barang yang Diatur
Kementerian Perdagangan
Barang niaga tertentu
Kementerian Kesehatan
Alat kesehatan dan produk medis
Kementerian Lingkungan Hidup
Barang terkait lingkungan
Kementerian Kehutanan
Produk hasil hutan dan satwa tertentu
Pengawasan terhadap pelaksanaan aturan tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) saat barang masuk ke wilayah pabean Indonesia.
Cara Cek Regulasi Lartas Secara Online
Masyarakat dapat mengecek status lartas suatu barang melalui layanan Indonesia National Trade Repository (INTR).
Berikut langkah-langkahnya:
-
Buka portal Indonesia National Trade Repository (INTR).
-
Masukkan HS Code barang yang akan diimpor.
-
Jika tidak mengetahui HS Code, ketik nama atau uraian barang pada kolom pencarian.
-
Klik tombol pencarian.
-
Sistem akan menampilkan hasil pencarian beserta informasi regulasi yang berlaku.
Informasi yang ditampilkan meliputi:
-
HS Code barang.
-
Deskripsi produk.
-
Status lartas.
-
Persyaratan perizinan.
-
Instansi penerbit izin.
-
Dasar hukum yang mengatur komoditas tersebut.
Sebagai contoh, pengguna dapat memasukkan HS Code tertentu atau mengetik nama barang seperti pakaian, kosmetik, alat kesehatan, dan produk lainnya untuk melihat ketentuan impor yang berlaku.
Mengapa Penting Mengecek Lartas Sebelum Impor?
Pengecekan lartas penting dilakukan karena barang yang tidak memenuhi persyaratan dapat tertahan dalam proses kepabeanan.
Apabila barang impor termasuk kategori lartas tetapi tidak dilengkapi izin yang diwajibkan, otoritas berwenang dapat mengambil beberapa tindakan, antara lain:
|
Tindakan |
Keterangan |
|
Re-ekspor |
Barang dikirim kembali ke negara asal |
|
Pembatalan impor |
Barang tidak dapat diproses masuk |
|
Pemusnahan |
Dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku |
Ketentuan tersebut berlaku untuk seluruh skema impor, termasuk impor umum, barang kiriman melalui perusahaan jasa titipan (PJT), pengiriman pos internasional, hingga barang bawaan penumpang dari luar negeri.
Tujuan Penerapan Lartas
Pemerintah menerapkan kebijakan lartas untuk melindungi kepentingan nasional dan masyarakat.
Beberapa pertimbangan utama penerapan lartas meliputi:
-
Menjaga keamanan nasional.
-
Melindungi kesehatan masyarakat.
-
Mencegah kerusakan lingkungan hidup.
-
Melindungi hak kekayaan intelektual.
-
Mencegah perdagangan ilegal flora dan fauna.
-
Memenuhi kewajiban dalam perjanjian internasional.
Karena itu, sebelum melakukan impor barang dari luar negeri, masyarakat maupun pelaku usaha disarankan mengecek terlebih dahulu status lartas dan persyaratan perizinannya agar proses pemasukan barang dapat berjalan lancar.
(seo)
