“Tim pengadaannya itu terdiri dari PLN, Dirjen Batubara, BPKP, Inspektur Jenderal. Tidak menutup kemungkinan kita melibatkan juga pendampingan dari aparat penegak hukum, agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi,” tuturnya.
Bahlil mengumumkan pembentukan tim pengadaan batu bara untuk PLN tersebut dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (15/6/2026).
“Semalam sudah rapat diarahkan langsung oleh Bapak Presiden bahwa dalam rangka pengawasan energi primer, agar tidak begini terus maka kita membentuk tim pengadaan [batu bara kalori sedang]. Ada PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP. Supaya tidak ada dusta di antara kita," ujar Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (15/6/2026).
Bahlil juga menyebut pemerintah sebenarnya telah memberikan penugasan DMO kepada perusahaan-perusahaan batu bara sebesar kurang lebih 190 juta ton dengan kuota untuk PLN sebesar 154 juta ton.
Kendati demikian, realisasi di lapangan belum berjalan mulus, PLN masih kekurangan 20 juta ton batu bara untuk pasokan mereka tahun ini.
“Dari 190 juta ton yang sudah dilakukan kontrak sebesar 134 juta ton. Artinya, dari total kebutuhan PLN 154 juta, tinggal kurang 20 [juta metrik ton] yang belum dikontrakkan,” kata Bahlil.
Dalam perkembangannya, Bahlil mengaku sedang mengkaji peluang revisi harga batu bara domestic market obligation (DMO) atau domestic price obligation (DPO).
Adapun, batas harga DMO untuk batu bara yang disuplai ke sektor kelistrikan ditetapkan senilai US$70/ton, sedangkan ke sektor industri seperti semen dan pupuk US$90/ton. Ketentuan tersebut tidak berubah selama 8 tahun terakhir.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika mengklaim HOP batu bara tidak dalam keadaan kritis seperti yang sempat terjadi pada 2022, tetapi dia tak memerinci besarannya.
Kepastian itu disampaikan Erani usai menggelar pertemuan dengan PLN pada Kamis (11/6/2026).
“Sejak awal sudah diputuskan berapa kebutuhan PLN batu baranya,” kata Erani kepada awak media di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Sekadar informasi, pada Januari 2022 HOP PLTU batu bara berada dalam keadaan kritis. Hingga akhirnya Kementerian ESDM melakukan pelarangan ekspor batu bara untuk periode 1 hingga 31 Januari 2022.
Kala itu, Kementerian ESDM memprioritaskan produksi batu bara disalurkan ke pasar domestik untuk dimanfaatkan pembangkit listrik.
Sekadar catatan, PLN tidak menampik pemenuhan stok batu bara untuk PLTU sedang cukup menantang, walakin tongkang batu bara diklaim masih terus berdatangan setiap harinya.
Direktur Manajemen Pembangkitan PLN Rizal Calvary Marimbo enggan mengungkapkan besaran hari operasi pembangkit (HOP) yang dapat ditopang oleh stok batu bara perusahaan pelat merah tersebut.
“Kalau HOP itu kan kita setiap setiap hari itu kan pasti ada itu pasti ada tambahan-tambahan. Walaupun challenging, tetapi pasti biasanya setiap hari itu ada aja datang kapal,” kata Rizal kepada awak media, di Kantor Bp BUMN, Kamis (18/6/2026), malam.
Dia mengungkapkan perseroan hingga akhir tahun masih kekurangan sekitar 20 juta ton batu bara berkualitas sedang atau medium range coal (MRC).
(azr/wdh)
