Bahlil menambahkan, saat ini stripping ratio (SR) atau biaya operasional penambangan batu bara sudah tinggi, yaitu menyentuh 8%—12%.
“Oh iya, untuk [batu bara] medium ini kan SR-nya sudah di 8%—12%, cost produksinya kan sudah tinggi. Jadi kita juga harus membijaksanai agar teman-teman pengusaha juga jangan dibeli dengan harga yang sangat murah. Kalau beli harganya rugi, enggak mungkin juga karena pengusaha juga kan harus jaga agar mereka tidak rugi."
Untuk diketahui, kebijakan harga DMO batubara khusus untuk penyediaan listrik untuk kepentingan umum pertama kali diterapkan sejak 1 Januari 2018.
Berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 1395 K/30/MEM/2018, pemerintah mematok harga jual batubara tertinggi sebesar US$70/ton free on board (FOB) vessel.
Harga ini didasarkan pada spesifikasi acuan kalori 6.322 kcal/kg GAR. Hingga saat ini, aturan batas atas US$70 per ton ini masih terus dipertahankan melalui pembaruan regulasi, termasuk dalam Kepmen ESDM Nomor 267.K/MB.01/MEM.B/2022.
PLN Kekurangan
Awal pekan ini, Bahlil juga mengakui PLN tengah menghadapi kelangkaan jenis batu bara spesifik, yakni kalori sedang yang memiliki kualitas cukup baik.
Masalah juga muncul dari sisi ketidaksesuaian nilai keekonomian bagi para produsen batu bara.
“Sementara [stok batu bara] medium itu makin hari makin sedikit dan harganya juga murah. Kita bikin patok karena DMO US$70. Nah, sementara SR-nya sudah ada angka 10%—12%. Jadi harga jual ke PLN itu untuk perusahaannya sudah tidak ada [untungnya]. Itulah yang menjadi problem kepada mereka,” kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (15/6/2026).
Melihat kondisi tersebut, Bahlil menegaskan telah meminta jajarannya untuk memprioritaskan pemenuhan sektor kelistrikan dengan memberikan ruang fleksibilitas aturan agar pasokan ke PLN tidak tersendat.
Dalam kesempatan yang sama Bahlil juga mengumumkan pembentukan tim pengadaan batu bara untuk mengatasi krisis pasokan batu bara kalori sedang untuk PLN.
Bahlil mengatakan langkah ini dilakukan atas arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Adapun, tim pengadaan akan berisi anggota dari PLN, Inspektur Jenderal (Irjen), Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara ESDM, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Semalam sudah rapat diarahkan langsung oleh Bapak Presiden bahwa dalam rangka pengawasan energi primer, agar tidak begini terus maka kita membentuk tim pengadaan [batu bara kalori sedang]. Ada PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP. Supaya tidak ada dusta di antara kita," ujar Bahlil
Bahlil juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap rantai pasok energi primer. Menurutnya, tata kelola yang terhambat berpotensi besar mengganggu stabilitas operasional pembangkit listrik milik PLN.
“Nah, ini saya sudah minta untuk kita kelistrikan untuk diprioritaskan, di fleksibilitaskan,” tutupnya.
(wdh)
