"Angka US$44/ton itu hanya sedikit di atas atau bahkan sama dengan biaya produksi bagi penambang tertentu,” kata dia.
Meski begitu, Singgih menilai PLN sebenarnya tidak keberatan jika harga DMO dinaikkan atau dilepas sesuai dengan harga pasar.
Hal itu dikarenakan harga yang kompetitif akan menjamin keamanan pasokan serta konsistensi kualitas batu bara yang mereka terima.
Kendala Besar
Namun, lanjutnya, kendala besar justru berada di tangan pemerintah. Jika harga DMO naik, maka biaya pokok produksi (BPP) listrik otomatis melonjak, yang berujung pada membengkaknya nilai subsidi energi.
"Kalau melihat kondisi ekonomi nasional saat ini, jelas berat bagi pemerintah untuk merevisi harga DMO," tambahnya.
Selain harga DMO, lanjut Singgih, kondisi para penambang juga diperparah oleh kombinasi regulasi yang tidak sinkron a.l. persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang belum pasti, lonjakan harga bahan bakar akibat konflik global, hingga aturan devisa hasil ekspor (DHE).
"Secara natural, pengusaha pasti akan memburu pendapatan yang memberikan margin terbesar untuk bertahan hidup,” katanya.
Dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Senin (15/6/2026), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku telah menggelar rapat intensif selama 5,5 jam bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo beserta jajaran direksi PLN.
Dari pertemuan tersebut, teridentifikasi bahwa PLN tengah menghadapi kelangkaan jenis batu bara spesifik, yakni kalori sedang untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) mereka.
Bahlil juga mengakui bahwa masalah muncul dari sisi ketidaksesuaian nilai keekonomian bagi para produsen batubara.
Aturan harga jual batu bara untuk kelistrikan yang saat ini masih dipatok sebesar US$70/ton dinilai sudah tidak lagi menutup biaya operasional penambangan atau stripping ratio (SR) yang kian tinggi.
“Sementara [batu bara] medium itu makin hari makin sedikit dan harganya juga murah. Kita bikin patok karena DMO US$70. Nah, sementara SR-nya sudah ada angka 10—12. Jadi harga jual ke PLN itu untuk perusahaannya sudah tidak ada [untungnya]. Itulah yang menjadi problem kepada mereka [penambang],” kata Bahlil.
Melihat kondisi tersebut, Bahlil menegaskan telah meminta jajarannya untuk memprioritaskan pemenuhan sektor kelistrikan dengan memberikan ruang fleksibilitas aturan agar pasokan ke PLN tidak tersendat.
“Nah ini saya sudah minta untuk kita kelistrikan untuk diprioritaskan, di fleksibilitaskan,” ujarnya.
Disisi lain, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, Bahlil mengumumkan adanya pembentukan tim pengadaan batu bara untuk mengatasi krisis pasokan khususnya batu bara kalori sedang untuk kebutuhan PLN.
Adapun, tim pengadaan akan berisi anggota dari PLN, Inspektur Jenderal (Irjen), Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara ESDM, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Semalam sudah rapat diarahkan langsung oleh Bapak Presiden bahwa dalam rangka pengawasan energi primer, agar tidak begini terus maka kita membentuk tim pengadaan [batu bara kalori sedang]. Ada PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP. Supaya tidak ada dusta di antara kita," ujar Bahlil dalam agenda yang sama.
Saat ini, total kebutuhan batu bara PLN mencapai 154 juta metrik ton per tahun, dengan penugasan DMO kepada perusahaan-perusahaan batubara sebesar kurang lebih 190 juta ton.
Kendati demikian, baru terealisasi kontrak sebesar 134 juta ton, sehingga kebutuhan PLN masih kurang 20 juta ton batu bara untuk tahun ini.
“Dari 190 juta ton yang sudah dilakukan konfirmasi kurang lebih sekitar 150—160 juta ton, dan sudah dilakukan kontrak sebesar 134 juta ton. Artinya, dari total kebutuhan PLN 154 juta, tinggal kurang 20 [juta metrik ton] yang belum dikontrakkan,” kata Bahlil.
(smr/wdh)
