Keuntungan kedua adalah menahan risiko inflasi. Joshua menyebut rupiah yang lemah membuat harga barang impor naik, terutama energi, pangan, bahan baku industri, dan barang modal.
Jika tidak dikendalikan, pelemahan rupiah dapat masuk ke harga konsumen dan menekan daya beli masyarakat. Dengan menaikkan suku bunga, BI berupaya menahan ekspektasi inflasi agar pelaku usaha tidak terlalu cepat menaikkan harga dan masyarakat tidak terlalu khawatir terhadap kenaikan harga ke depan.
“Jadi, kenaikan BI Rate bukan hanya soal kurs, tetapi juga soal menjaga daya beli,” ujar dia.
Keuntungan ketiga yakni menjaga kepercayaan investor. Dalam situasi pasar yang sensitif terhadap isu fiskal, arus modal, dan stabilitas kebijakan, kenaikan BI Rate menunjukkan bahwa otoritas moneter tidak pasif.
Menurutnya, hal ini penting karena pasar sering menilai kredibilitas dari kecepatan dan ketegasan respons. Jika BI terlambat, investor bisa menilai risiko Indonesia meningkat, sehingga meminta imbal hasil lebih tinggi atau keluar dari aset rupiah.
“Dengan langkah yang tegas, BI membeli waktu agar pemerintah dapat memperbaiki sisi fiskal, regulasi, dan kepercayaan pasar,” jelas Josua.
Risiko Suku Bunga Acuan Tinggi
Di sisi lain, Josua menyebut biaya kenaikan BI Rate juga besar. Kerugian paling langsung adalah biaya dana perbankan berpotensi naik. Ketika suku bunga acuan naik, bank pada akhirnya perlu menyesuaikan bunga deposito untuk mempertahankan dana nasabah.
Jika biaya dana naik, lanjut dia, bunga kredit akan lebih sulit turun dan bahkan bisa ikut naik secara bertahap. Dampaknya terasa pada KPR, KKB, kredit modal kerja, kredit investasi, dan pembiayaan UMKM. Dunia usaha akan lebih berhati-hati memperluas usaha karena biaya pinjaman menjadi lebih mahal.
Kerugian kedua adalah tekanan terhadap konsumsi rumah tangga. Rumah tangga yang memiliki cicilan mengambang atau berencana mengambil kredit baru akan menghadapi beban yang lebih tinggi.
Josua memerinci konsumen juga cenderung menunda pembelian barang tahan lama seperti rumah, mobil, motor, elektronik, dan renovasi rumah. Jika konsumsi melambat, dampaknya bisa menjalar ke ritel, otomotif, properti, konstruksi, serta sektor jasa.
“Dalam ekonomi Indonesia yang sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga, ini menjadi risiko penting,” katanya.
Kerugian ketiga yakni tekanan terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi. Suku bunga tinggi membuat perusahaan menunda ekspansi, terutama jika permintaan belum kuat dan rupiah masih bergejolak. Investasi yang padat modal, seperti manufaktur, properti, infrastruktur, dan logistik, menjadi lebih mahal.
Josua menilai jika kenaikan suku bunga berlangsung lama, pertumbuhan ekonomi bisa tertahan di sekitar 5% atau bahkan lebih rendah. Jadi, stabilitas rupiah memang diperkuat, tetapi kecepatan pemulihan ekonomi bisa berkurang.
Tak hanya itu, dari sisi APBN, kenaikan BI Rate juga berpotensi menaikkan biaya utang pemerintah. Jika pasar meminta imbal hasil SBN lebih tinggi, pemerintah harus membayar bunga lebih mahal saat menerbitkan utang baru. Ini dapat mengurangi ruang belanja produktif karena lebih banyak anggaran terserap untuk pembayaran bunga.
Dalam jangka pendek, kata Josua, kenaikan suku bunga membantu menjaga kepercayaan. Namun dalam jangka menengah, jika biaya utang terus naik, tekanan fiskal justru bisa bertambah.
Sementara bagi pasar saham, kenaikan BI Rate biasanya menjadi tekanan karena investor menilai laba perusahaan bisa turun akibat biaya pembiayaan yang lebih tinggi dan konsumsi yang lebih lemah.
Sektor yang sensitif terhadap bunga seperti properti, otomotif, konstruksi, ritel, dan pembiayaan konsumen cenderung lebih rentan. Namun, sektor perbankan besar bisa relatif lebih tahan jika mampu menjaga dana murah dan kualitas kredit. Sektor berbasis ekspor atau berpendapatan dolar AS juga bisa lebih terlindungi apabila rupiah masih lemah.
“Jadi, kenaikan BI Rate adalah kebijakan yang bermanfaat untuk stabilitas, tetapi mahal bagi pertumbuhan. Dalam kondisi saat ini, langkah BI masih dapat dibenarkan karena tekanan rupiah sudah cukup serius dan perlu dijaga agar tidak menjalar ke inflasi serta kepercayaan investor,” terang Josua.
“Namun, kenaikan suku bunga tidak boleh dianggap sebagai solusi utama. Ini lebih tepat disebut rem darurat untuk menahan gejolak, bukan mesin untuk memperbaiki ekonomi.”
Rekomendasi BI dan Pemerintah
Josua merekomendasikan bank sentral perlu menjaga keseimbangan. Menurutnya, suku bunga boleh tinggi selama tekanan rupiah dan inflasi masih kuat, tetapi BI juga perlu memastikan likuiditas perbankan tetap memadai agar kredit ke sektor riil tidak kering.
Sejalan dengan hal itu, pemerintah harus membantu melalui disiplin APBN, pengendalian harga pangan dan energi, kepastian aturan, dan perbaikan iklim investasi.
“Jika hanya BI yang bekerja, biaya stabilisasi akan semakin mahal. Jika fiskal dan regulasi ikut membaik, kebutuhan kenaikan suku bunga lanjutan bisa berkurang,” imbuhnya.
(lav)
