“Program tersebut [kompor listrik] ini berkaitan dengan banyak aspek, mulai dari pengurangan emisi, pengurangan impor LPG, hingga efisiensi biaya rumah tangga,” tuturnya.
Untuk diketahui, hingga saat ini Indonesia masih terjebak dalam ketergantungan impor LPG yang sangat tinggi, di mana sekitar 75% hingga 80% pasokan LPG domestik berasal dari luar negeri.
Ketergantungan ini membuat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak mentah dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah. Belum lagi beban subsidi LPG 3 Kg yang terus membengkak dan dinilai kerap salah sasaran.
Sebelumnya, Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (15/6/2026) menuturkan dana kompor listrik tersebut masuk dalam anggaran Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE).
Adapun, anggaran pengadaan kompor listrik itu sesuai dengan surat bersama pagu indikatif (SBPI).
"Kompor listrik, ini karena kita mengurangi kebutuhan LPG, kita cari bauran energi lain. Jadi energi lain kita bukan hanya LPG, ada kompor listrik, CNG, dan lain-lain itu Rp815,56 miliar," kata Bahlil.
Dia juga meminta bantuan dari DPR RI untuk ikut memetakan daerah mana saja yang sekiranya membutuhkan kompor listrik. Kendati demikian, Bahlil belum memerinci berapa unit kompor listrik yang disediakan dari total anggaran tersebut.
"Ini kita juga butuh bantuan DPR. Kompor listrik ini yang membutuhkan di daerah mana saja, agar kita sinkronisasi," ucap Bahlil.
-- Dengan asistensi Mis Fransiska Dewi
(smr/wdh)
