Dia menjelaskan, tantangannya adalah struktur ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari separuh produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, pertumbuhan produktivitas masih belum menunjukkan percepatan yang signifikan.
Kinerja ekonomi yang lebih tinggi belakangan ini juga sebagian ditopang oleh kenaikan belanja pemerintah. Masalahnya, lanjut dia, ruang fiskal justru sedang dijaga lebih ketat dengan target defisit yang relatif rendah. Artinya, pemerintah memiliki ruang yang terbatas untuk terus mendorong pertumbuhan melalui belanja negara.
Di saat yang sama, kondisi global juga tidak sepenuhnya mendukung. Hal ini terjadi karena ketidakpastian geopolitik masih tinggi, harga komoditas tidak lagi menikmati momentum seperti masa boom sebelumnya, dan tekanan eksternal terlihat dari pelemahan cadangan devisa serta asumsi nilai tukar rupiah yang masih berada pada level cukup tinggi.
“Dalam situasi seperti ini, mengandalkan ekspor atau arus modal asing untuk menutup selisih pertumbuhan menuju 6,5% menjadi langkah yang cukup berisiko,” ungkap Yusuf.
Peningkatan Investasi dari Sektor Swasta
Karena itu, jika target pertumbuhan 6,5% ingin dikejar, sumber utamanya harus berasal dari sektor swasta dan investasi. Menurut dia, kuncinya terletak pada peningkatan efisiensi investasi, hilirisasi yang benar-benar menciptakan nilai tambah di dalam negeri, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta perbaikan iklim usaha agar modal masuk ke sektor-sektor produktif. Namun, reformasi semacam ini membutuhkan waktu dan hasilnya biasanya baru terlihat dalam jangka menengah.
Dengan mempertimbangkan seluruh faktor tersebut, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% masih terlihat cukup realistis sebagai sasaran yang menantang tetapi dapat dicapai. Sementara itu, angka 6,5% lebih tepat dipandang sebagai aspirasi yang ingin dituju daripada proyeksi yang sepenuhnya didukung oleh kondisi fundamental saat ini.
“Target tersebut bisa menjadi arah kebijakan yang positif, tetapi masih terlalu optimistis untuk dijadikan asumsi utama perencanaan selama produktivitas dan investasi swasta belum menunjukkan percepatan yang kuat,” jelas dia.
Strategi Pemerintah
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan sejumlah strategi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi pada 2027. Pertama, pemerintah akan mendorong kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan yang selaras dan saling menguatkan.
Kemudian, pemerintah juga akan mengakselerasikan investasi bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor dan mendorong peran dana antara untuk percepatan investasi yang produktif pada sektor strategis, sekaligus investasi jangka panjang untuk leverage aset negara melalui peningkatan partisipasi investor global.
“Investasi yang dilakukan difokuskan pada sektor-sektor strategis yang mampu memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global dan menyerap tenaga kerja dengan keterampilan dan tingkat upah yang lebih baik,” kata Purbaya dalam dalam tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas KEM PPKF 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (9/6/2026).
Selain itu, pemerintah juga akan mendorong peningkatan daya beli melalui efektivitas program perlindungan sosial, stabilitas harga, dan pengendalian inflasi, serta perluasan kesempatan kerja sehingga konsumsi rumah tangga dapat tumbuh dengan kuat.
Purbaya juga mengatakan pemerintah akan melaksanakan program unggulan secara efektif dan berkualitas sehingga memiliki multiplier effect yang kuat bagi perekonomian dan memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat.
“Berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat terus didorong lebih efektif dan berkualitas sehingga menciptakan multiplier effect yang luas,” tuturnya.
Purbaya berharap melalui berbagai kebijakan tersebut, aktivitas ekonomi dapat berputar lebih cepat, sektor riil bergerak lebih kuat, sehingga mendorong peningkatan konsumsi dan menggairahkan investasi yang memacu laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
(lav)
