Surat kabar itu menambahkan bahwa pejabat China menyebut keputusan tersebut sebagai respons terhadap wawancara publikasi tersebut dengan Presiden Taiwan Lai Ching-te pada Desember yang dilakukan oleh Andrew Ross Sorkin.
Menurut Times, para pejabat China telah mengeluhkan liputan Wang selama berbulan-bulan, terutama pemberitaannya mengenai isu-isu sensitif seperti sensor, penanganan pandemi Covid oleh Beijing, dan perluasan pengawasan negara.
'Ini bukan hanya soal kebebasan pers dan kebebasan berbicara, tetapi juga menyangkut keselamatan para jurnalis,' kata Kuo.
Langkah tersebut 'tidak hanya gagal memperbaiki citra internasionalnya, tetapi juga menyoroti bahwa China saat ini merupakan sumber ketidakstabilan dan pembuat masalah di kawasan maupun komunitas internasional,' tambahnya.
Kementerian Luar Negeri China tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Peristiwa ini menyoroti meningkatnya ketegangan antara China dan pemerintahan Taiwan yang dipimpin Lai, yang oleh Beijing dicap sebagai 'separatis', sekaligus tantangan yang dihadapi para koresponden asing di China.
Partai Komunis China memandang Taiwan yang diperintah secara demokratis sebagai bagian dari wilayahnya meskipun tidak pernah memerintah pulau tersebut, dan tidak menutup kemungkinan untuk mengambil alih Taiwan dengan kekuatan militer.
Keputusan untuk menghukum Times karena mewawancarai Lai muncul di tengah dorongan yang lebih luas dari Beijing untuk menggunakan taktik baru dalam menekan Taiwan.
Awal tahun ini, China menggagalkan perjalanan luar negeri Lai ke Eswatini — kerajaan di Afrika yang merupakan salah satu dari 12 sekutu diplomatik Taiwan yang tersisa — dengan meminta tiga negara di Samudra Hindia menolak akses pesawatnya ke wilayah udara mereka.
Dalam sebuah pernyataan pada April, Foreign Correspondents’ Club of China tidak secara khusus menyinggung isu Taiwan, tetapi mengecam apa yang disebutnya sebagai 'serangkaian serangan terarah terhadap kebebasan pers di China' — tren yang menurut organisasi tersebut terus memburuk sejak Februari.
(bbn)
