Pernyataan itu disampaikan Prabowo di sela-sela kunjungan kenegaraan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva ke Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).
“Akan memberi petunjuk kepada Menteri Pendidikan Tinggi [Brian] dan Menteri Pendidikan Dasar [Abdul] untuk mulai mengajar bahasa Portugis di sekolah-sekolah kita. Ini bukti bahwa kita memandang hubungan Brasil dan Indonesia sangat besar,” ujar Prabowo.
Tuai Kritik
Namun, instruksi Kepala Negara sempat menuai kritik dari pakar. Sejumlah pihak menilai kebijakan tersebut belum menjadi kebutuhan mendesak di tengah berbagai persoalan dasar pendidikan nasional yang masih belum terselesaikan.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji, mengatakan pemerintah seharusnya lebih fokus membenahi persoalan mendasar, seperti rendahnya literasi dan numerasi siswa, hingga kondisi infrastruktur sekolah yang rusak.
“Di saat rapor literasi dan numerasi siswa kita masih merah, serta ribuan sekolah rusak belum diperbaiki, instruksi untuk mewajibkan atau memprioritaskan Bahasa Prancis terkesan seperti kebijakan yang kehilangan arah dan tidak menginjak bumi,” kata Ubaid kepada Bloomberg Technoz, Jumat (29/5/2026).
Sementara, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai rencana pemerintah menjadikan bahasa Portugis sebagai mata pelajaran di sekolah belum mendesak untuk diterapkan.
Koordinator Nasional P2G, Satriawan Salim, menyebut kebijakan itu justru menambah beban kurikulum siswa yang sudah cukup padat.
Menurutnya, bahasa Mandarin jauh lebih relevan diajarkan karena kini menjadi bahasa utama dalam dunia bisnis dan industri global.
“China adalah pusat pertumbuhan ekonomi dan teknologi dunia. Jadi, secara fungsional, Mandarin lebih bermanfaat bagi peningkatan kualitas SDM kita,” jelasnya dalam keterangan, Jumat (24/10/2025).
—Dengan asistensi laporan dari Dinda Decembria
(dov/ros)
