Menurutnya, pasar saat ini tidak hanya melihat angka headline. “Pasar melihat apakah Indonesia punya policy anchor yang cukup kuat untuk menghadapi era global baru yang jauh lebih volatile dan inflationary,” terangnya.
Fakhrul,melanjutkan, yang sedang diuji saat ini bukan hanya fundamental, tetapi kredibilitas dan konsistensi kebijakan. Memang, sejumlah kebijakan pemerintah dinilai berisiko memperburuk kondisi fiskal, karena pasar melihatnya sebagai program yang terlalu populis dan menelan anggaran jumbo. Hingga kuartal II-2026, belum ada sinyal penyesuaian belanja yang dilakukan pemerintah.
Selain itu, pasar khawatir terhadap kontrol negara terhadap ekspor komoditas semakin tinggi. Pemerintah berencana mengambil alih kendali ekspor komoditas nasional dengan membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI).
Lembaga pemeringkat Moody's menyebut kerangka kebijakan tersebut dinilai berdampak negatif terhadap profil kredit perusahaan tambang, karena menambah risiko regulasi, operasional, dan finansial akibat potensi intervensi pemerintah.
- Dengan asistensi dan analisis Dian Sari Pertiwi
(fad/aji)
