Badai Politik Menggoyang Partai Golkar
Arif Subakti
25 July 2023 15:20
Bloomberg Technoz, Jakarta - Golkar goyang. Partai yang dinakhodai Ketua Umum Airlangga Hartarto diterpa gesekan antarfaksi. Golkar yang tak kunjung menentukan arah politik di pemilu memunculkan ketidakpuasan. Isu melengserkan ketua umum pun berembus kencang. Dewan Etik bersikap dan menyidang orang-orang yang tak puas. Ketika sidang masih berproses, nama Luhut Pandjaitan dan Bahlil Lahadalia malah mencuat ke permukaan. Mereka tak segan digadang jadi calon ketua umum.
"Beberapa faktor (di Golkar) menyebabkan terjadinya konflik internal. Pertama di dalam tubuh Partai Golkar banyak faksi dan di antara faksi itu memiliki aspirasi dan kepentingan politik yang berbeda," kata pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli saat dihubungi Senin malam (24/7/2023).
Faktor lainnya kata dia adalah, Airlangga Hartarto diputuskan Golkar dalam forum resmi partai sebagai calon presiden (capres) tapi sayangnya tingkat keterpilihan alias elektabilitasnya tak kunjung moncer. Isu korupsi CPO dan minyak goreng yang mulai menyeret nama Airlangga semakin memompa eskalasi konflik di tubuh partai beringin.
Partai Golkar memang bukan anak kemarin sore di politik Indonesia. Partai yang dilahirkan penguasa Orde Baru itu terus berevolusi dan beradaptasi. Golkar selama ini cenderung memilih menempel pada rezim penguasa dan menjadi pendukung pemerintah. Namun berstatus "partai penguasa" tidak membuat mesin politiknya lincah bermanuver. Padahal, Golkar jauh dari kata prestasi karena tren suara terus turun dari pemilu ke pemilu. Pada Pemilu 2019, Golkar hanya meraup 17,23 juta suara atau 12,31% dari suara sah nasional. Pada Pemilu 1999, mereka mampu meraih 23,68 juta suara (22,43%).
Belakangan, kala dua partai di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) mulai bergerilya dan merapat pada capres dan cawapres dari koalisi lain, Golkar malah bergeming. Padahal September sudah akan dimulai pendaftaran capres-cawapres. Setelah KIB bentukan Golkar, PAN, dan PPP bubar jalan, Dewan Pakar Partai Golkar tak lama kemudian mengultimatum Airlangga.
