Tak cuma itu, Bank Sentral juga telah menggelontorkan lebih dari US$10 miliar cadangan devisa dalam empat bulan terakhir sebagai upaya menjaga stabilitas Rupiah.
“Dengan mempertimbangkan berbagai intervensi tersebut, pelemahan Rupiah saat ini tampaknya tidak mudah diselesaikan hanya dengan mengandalkan instrumen moneter. Meski menjaga stabilitas Rupiah merupakan mandat Bank Indonesia, tekanan terhadap mata uang saat ini berasal dari sisi fiskal dan struktural,” kata Jahen.
Faktor Pemberat Rupiah
Dari sisi global, Jahen melihat pelemahan rupiah dinilai semakin menjadi-jadi usai The Fed yang kemungkinan masih mempertahankan suku bunganya dan implikasi dari perang Timur Tengah terhadap perekonomian di Asia Tenggara.
“Ketidakpastian yang membayangi mendorong investor mengalihkan portofolionya ke aset safe haven, sehingga memicu gelombang arus modal keluar dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia,” kata Jahen.
Ia menyebut Selama periode 15 April hingga 12 Mei, Indonesia mencatatkan arus modal keluar dari pasar saham sebesar US$15 juta. Sementara itu, pada periode 15 April hingga 8 Mei, Indonesia juga mengalami capital outflow dari instrumen obligasi pemerintah sebesar US$0,4 miliar, sebelum berbalik mencatatkan arus masuk sekitar US$0,22 miliar pada 11 hingga 12 Mei.
Arus keluar dari pasar obligasi pemerintah pada akhir April hingga awal Mei mendorong kenaikan yield surat utang negara. Yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun meningkat relatif moderat sebesar delapan basis poin dari 6,68% pada 15 April menjadi 6,76% pada 13 Mei.
Namun, kenaikan yield obligasi pemerintah tenor satu tahun jauh lebih tajam, melonjak 44 basis poin dari 5,59% menjadi 6,16% pada periode yang sama.
Tak cuma dari sisi eksternal saja, faktor domestik juga dinilai memberikan andil signifikan terhadap memburuknya nilai tukar Indonesia. Hal ini tercemin dari pelemahn rupiah yang dimulai pada Agustus 2025 dan terus mengalami pelemahan sejak saat itu.
“Beberapa faktor domestik yang memicu depresiasi berkepanjangan Rupiah meliputi kekhawatiran investor terhadap keberlanjutan fiskal akibat rasio pajak yang rendah, program populis yang membebani fiskal, serta risiko kewajiban kontinjensi yang ditimbulkan oleh Danantara,” kata Jahen.
Selain itu, tingginya ketidakpastian kebijakan, indikasi dominasi negara, serta terkikisnya independensi bank sentral memicu kekhawatiran terhadap prospek makroekonomi Indonesia, sebagaimana disampaikan berbagai lembaga pemeringkat.
(ell)
