Dalam teori pembangunan ekonomi, pendekatan tersebut dikenal sebagai developmental state atau negara pembangunan, di mana pemerintah memiliki peran aktif dalam mengarahkan investasi, melindungi industri strategis, dan membangun fondasi industrialisasi jangka panjang.
Menurutnya, model seperti itu pernah berhasil diterapkan di Jepang, Korea Selatan, hingga Tiongkok dalam fase awal industrialisasi mereka.
“Pasar penting untuk efisiensi, tetapi sejarah menunjukkan tidak ada negara industri besar yang tumbuh tanpa peran strategis negara pada fase awal pembangunan industrinya,” katanya.
Anthony menilai Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang mirip dengan era awal pembangunan pasca-kemerdekaan, yakni ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah, rendahnya produktivitas industri nasional, dan dominasi teknologi asing dalam rantai nilai global.
Karena itu, ia menilai hilirisasi sumber daya alam yang saat ini dijalankan pemerintah merupakan bentuk modern dari semangat Soemitronomics, yakni upaya menciptakan nilai tambah domestik dan memperkuat basis industri nasional.
Namun, Anthony mengingatkan bahwa hilirisasi tidak boleh berhenti pada pengolahan bahan mentah semata. Menurutnya, Indonesia harus melanjutkan transformasi menuju penguasaan teknologi, riset, dan inovasi industri.
“Dalam perspektif ekonomi pembangunan modern, nilai tambah terbesar bukan lagi pada komoditas, tetapi pada teknologi, intellectual property, data, dan inovasi. Karena itu industrialisasi Indonesia harus naik kelas,” ujarnya.
Anthony juga menyoroti pentingnya penciptaan national champion atau perusahaan nasional berskala global. Ia menilai Soemitro sejak awal memahami bahwa kedaulatan ekonomi membutuhkan kelas pengusaha nasional yang kuat, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi berbasis modal asing.
Menurutnya, tantangan Indonesia saat ini bukan hanya menarik investasi asing, tetapi memastikan transfer teknologi, penguatan industri lokal, dan tumbuhnya perusahaan domestik yang mampu masuk dalam rantai pasok global.
“Kalau Indonesia hanya menjadi basis produksi tanpa penguasaan teknologi dan kepemilikan industri nasional, maka kita hanya naik secara statistik ekonomi, tetapi belum benar-benar berdaulat secara ekonomi,” katanya.
Anthony menjelaskan bahwa dalam konteks ekonomi digital, konsep Soemitronomics juga dapat diterjemahkan ke dalam pembangunan ekosistem teknologi nasional, termasuk kecerdasan buatan (AI), pusat data, semikonduktor, teknologi finansial, dan industri digital strategis lainnya.
Ia menilai negara perlu mengambil posisi strategis dalam membangun infrastruktur digital nasional dan menciptakan regulasi yang mendukung inovasi domestik tanpa kehilangan daya saing global.
“Dulu negara membangun industri baja, pupuk, dan manufaktur dasar. Hari ini negara juga perlu memikirkan kedaulatan data, cloud infrastructure, AI ecosystem, hingga ketahanan digital nasional,” ujarnya.
Lebih jauh, Anthony menilai Soemitronomics sesungguhnya juga menekankan dimensi pemerataan sosial dalam pembangunan ekonomi. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa penguatan kelas menengah dan pemerataan produktivitas akan menciptakan ketimpangan struktural.
Karena itu, ia mendorong agar strategi industrialisasi Indonesia tidak hanya berpusat di kota besar, tetapi mampu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah melalui pengembangan kawasan industri, pendidikan vokasi, dan konektivitas infrastruktur.
“Transformasi ekonomi tidak boleh eksklusif. Industrialisasi harus menciptakan mobilitas sosial dan memperluas partisipasi ekonomi masyarakat,” katanya.
Anthony menambahkan bahwa tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah keluar dari middle income trap atau jebakan negara berpendapatan menengah. Menurutnya, sejarah menunjukkan negara yang berhasil keluar dari jebakan tersebut adalah negara yang mampu melakukan transformasi industri dan penguasaan teknologi secara konsisten.
“Indonesia membutuhkan arah pembangunan jangka panjang yang konsisten. Soemitronomics mengajarkan bahwa pembangunan ekonomi tidak bisa hanya mengikuti siklus politik jangka pendek, tetapi membutuhkan visi negara yang berkelanjutan,” ujar Anthony.
(tim)
