"Indonesia meraih nilai tertinggi pada dimensi Methodology and Scope dengan skor 19 dari 20," tercantum dalam situs resmi GTETI, dikutip Jumat (15/5/2026).
Secara rinci dipaparkan, dimensi Public Availability mencakup sejauh mana laporan belanja perpajakan tersedia untuk masyarakat umum. Dimensi ini mempertimbangkan keteraturan pelaporan, ketepatan waktu data, aksesibilitas daring, dan kemudahan pembacaan dokumen.
Dimensi Institutional Framework mengevaluasi seberapa baik kerangka kelembagaan suatu negara mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pembuatan kebijakan belanja perpajakan. Dimensi ini menilai dasar hukum untuk pelaporan belanja perpajakan, persyaratan untuk menyerahkan laporan kepada Parlemen, penugasan tanggung jawab pelaporan kepada otoritas publik tertentu, dan pertimbangan belanja perpajakan dalam siklus anggaran negara dan strategi jangka menengah.
Dimensi Methodology and Scope menganalisis sejauh mana laporan belanja perpajakan mencakup semua belanja perpajakan yang diterapkan di tingkat nasional, tingkat spesifikasi sistem tolak ukur referensi yang digunakan untuk menilai belanja perpajakan, dan metode yang digunakan untuk menghitung pendapatan yang hilang.
Dimensi Descriptive Tax Expenditure Data menilai informasi yang tersedia dalam laporan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan sifat dari berbagai efek pajak. Dimensi ini mengevaluasi sejauh mana laporan tersebut menentukan tujuan kebijakan dari belanja perpajakan. Selain itu, dimensi ini menganalisis ketersediaan data belanja perpajakan terkait dengan jenisnya, misal kredit pajak, pengurangan, dan lainnya. Selain itu, penerima manfaat, jangka waktu, dan dasar hukum pemberian belanja perpajakan.
Dimensi Tax Expenditure Assessments menganalisis sejauh mana perkiraan pendapatan yang hilang diberikan dalam laporan, termasuk tingkat pilihan disagregasi, dan rentang waktu perkiraan pendapatan yang hilang (tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan). Lebih lanjut, dimensi ini menilai ketersediaan informasi tentang evaluasi belanja perpajakan, dengan mempertimbangkan keberadaan kerangka evaluasi, serta cakupan evaluasi yang tersedia untuk umum.
Pada 2022 saat GTETI pertama kali diluncurkan, Indonesia menempati peringkat ke-15. Posisi tersebut meningkat menjadi peringkat ke-2 pada GTETI v2.0 tahun 2024, dan kini mencapai peringkat pertama pada GTETI v2.1 tahun 2026.
(red)
