Namun, inisiatif ini masih belum pasti karena memerlukan dukungan Rusia dan China, yang memiliki hak veto sebagai anggota tetap Dewan Keamanan. Bulan lalu, kedua negara tersebut memblokir resolusi yang mendorong koordinasi internasional untuk membuka kembali selat.
Dalam poin-poin barunya, resolusi ini mewajibkan Iran berhenti mengganggu pelayaran, membersihkan ranjau laut, serta mengizinkan navigasi yang aman dan akses kemanusiaan. Resolusi tersebut juga melarang negara-negara anggota membayar biaya transit kepada Teheran untuk melintasi Hormuz.
Draf ini menegaskan bahwa navigasi melalui selat tidak boleh "dihambat secara melawan hukum," namun sama sekali tidak menyinggung blokade AS terhadap kapal-kapal Iran atau kapal yang menuju dan dari pelabuhan Iran.
"China dan Rusia tidak memiliki alasan untuk menerima teks Pasal 7 yang memosisikan Iran sebagai satu-satunya agresor—poin yang persis sama yang memicu veto mereka pada pemungutan suara bulan lalu," ujar Daniel Forti, kepala urusan PBB di International Crisis Group.
Di sisi lain, AS telah meluncurkan "Project Freedom", sebuah inisiatif dukungan militer bagi kapal yang melintasi selat. Donald Trump mengumumkan rencana tersebut pada hari Senin, yang langsung diikuti dengan aksi saling tembak antara pasukan AS dan Iran saat mengawal dua kapal kontainer melewati Hormuz.
"Ini adalah preseden yang sangat penting yang sedang kita tetapkan," ujar Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, kepada wartawan. "Tidak ada negara yang berhak menghukum seluruh dunia hanya karena mereka memiliki konflik dengan negara lain."
Waltz, yang bekerja sama dengan Bahrain dan negara-negara Teluk dalam penyusunan resolusi ini, memperkirakan peluang pengesahannya “cukup besar.”
“Kami tidak bisa membayangkan ada pihak yang menolak fakta bahwa jalur perairan internasional tidak boleh dipasangi ranjau dan tidak boleh dikenakan pungutan,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa upaya di PBB ini “terpisah” namun berjalan “sejajar” dengan Project Freedom.
(bbn)
